Pro Kontra Ahok untuk Pertamina
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sandiaga meminta kepada publik agar tak berspekulasi berlebihan terkait isu pengangkatan Ahok sebagai dirut BUMN. Sandiaga percaya jika nantinya Ahok benar diangkat menjadi dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan penjelasan dan latar belakang dipilihnya Ahok.
"Kita jangan berspekulasi dulu, karena kita menunggu saja hasil akhirnya. Jangan kita judge dulu. Jangan langsung memberikan komentar. Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick disampaikan kepada publik," urai Sandiaga.
Sandiaga menilai bahwa Ahok memiliki latar belakang ijazah pertambangan dan cocok dengan BUMN yang bergerak di bidang energi.
Di tengah dukungan untuk pelibatan Ahok, penolakan keras muncul dari Persaudaraan Alumni 212. Mereka menilai bahwa jika Ahok menjadi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka bencana bagi negeri ini.
"Musibah buat bangsa ini, seorang Ahok residivis jadi pejabat BUMN bahkan jabatan yang dipegang kalau tidak salah adalah Pertamina," kata Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Seharusnya, kata dia, BUMN di isi oleh orang-orang yang bersih dari bukan mantan narapidana kasus penistaan agama di Indonesia.
"Pertamina itu obyek vital harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari kasus hukum apapun, apalagi orang pribadinya sangat buruk. Bisa-bisa Pertamina menjadi gaduh dan mogok kerja," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, apabila Ahok menjabat di BUMN, masalah perekoniam di Indonesia akan lumpuh, serta dipastikan bahan bakar minyak menjadi terhambat.
Novel Bamukmin juga meminta kepada pemerintah agar tidak terburu-buru menunjuk Ahok jadi pejabat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Novel menginginkan, BUMN harus diisi oleh orang profesional bukan orang yang gagal dalam memimpin, apalagi Ahok, Â orangnya membuat gaduh.
"Ahok lebih cocok menjadi pengusaha swasta saja atau menjadi bosnya diperusahaan para Taipan yang tidak melibatkan instansi pemerintah. Karena rakyat pasti tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak jelas yang tidak diragukan lagi untuk kesetiaannya terhadap negara," katanya
"Saya meminta Kementerian BUMN jangan gegabah karena ini aset pemerintah dan milik rakyat bukan aset asing yang dengan bebas untuk mengangkat pemimpin tertingginya," kata Novel Bamukmin kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
