Pro Kontra Ahok untuk Pertamina
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Di samping itu, Budi menilai publik dan juga media massa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Ahok akan menjadi direktur di salah satu BUMN strategis. Sebab penugasan di BUMN tidak melulu sebagai direktur utama.Â
Peran Ahok selanjutnya selama ini terus menjadi pergunjingan di kalangan pekerja media massa, termasuk apakah menjadi salah satu direktur atau komisaris di BUMN. "Itu kan asumsi kalian kalau akan jadi Dirut. Bantu BUMN tidak cuma jadi Dirut," ujar Budi.
Antara Didukung dan Ditolak
Rencana Menteri BUMN melibatkan Ahok sebagai pejabat BUMN disambut antusias oleh Djarot Syaiful Hidayat. Mantan Wakil Ahok ini  menilai Ahok  sebagai pribadi yang baik dan profesional.
"Dia detail, dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif. Jadi sebagai seorang sahabat ya saya akan dukung kalau misalnya dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola BUMN, saya enggak tahu BUMN apa," kata Djarot.
Menurut Djarot, selain pekerja keras, Ahok juga orang sangat detail, kreatif, dan inovatif. Demi kepentingan bangsa dan negara, juga untuk membantu orang lain, Ahok tentu akan sangat bersemangat.
"Orang ini kalau untuk kepentingan bangsa, negara, untuk kepentingan kebaikan dan untuk bisa membantu orang lain, orang ini sangat bersemangat," kata Djarot.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menilai wajar seorang profesional seperti Ahok diberi kesempatan untuk membantu negara. Khususnya, menggenjot kinerja BUMN menjadi lebih baik. "Kalau BUMN dari profesional itu kan biasa, kalau BUMN, terutama posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat. Jadi, itu bukan suatu yang aneh," kata Airlangga usai pembukaan Rapimnas di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Dukungan kepada Ahok bahkan juga datang dari Sandiaga Uno. Kandidat wakil presiden pada Pemilu 2019 kemarin meminta Ahok, agar ingat bahwa BUMN adalah milik rakyat, bangsa dan negara. Sandiaga juga meminta pada Ahok agar selalu mengingat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.
"BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan pasal 33 UUD 45, yaitu memberikan peran sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sandiaga di Yogyakarta, Kamis, 14 November 2019.
