- VIVAnews/ Eduward Ambarita.
VIVA – Wajah Tommy Soeharto semringah. Senyum lebarnya menampakkan barisan gigi putihnya.
Ditemani Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya itu turun dari mobil Alphard yang ia kemudikan sendiri dan memasuki lobi gedung kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019. Sekjen PKS Mustafa Kamal segera menyambut kedatangan Tommy dan bersalaman erat.
Di dalam ruang pertemuan sudah ada Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS, Sohibul Iman, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Sohibul menyambut Tommy bersalaman dengan gaya 'komando' sambil melempar canda kepada awak media yang mengabadikan pertemuan. Jajaran petinggi kedua partai itu saling melemparkan senyum dan tawa.
"Pelukannya nanti, ya," kata Sohibul kepada awak media yang sudah berkerumun.
Pertemuan pentolan Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi momentum baru dalam babak perjalanan oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo. Tak pernah ramai pemberitaan, tiba-tiba Berkarya merapat ke PKS, yang ditinggal oleh sesama rekan koalisinya di Pilpres 2019.
Satu demi satu parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan terakhir, Prabowo juga merapat dan menerima posisi sebagai menteri Pertahanan di kabinet pemerintah 2019-2024.
PKS nyaris berjalan sendirian. Tapi, keputusan Partai Berkarya mendatangi PKS memastikan langkah baru, PKS tak lagi sendirian dalam memilih menjadi oposisi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan pertemuan dengan PKS akan terkait memperkuat barisan oposisi.
"Ada pikiran-pikiran untuk meramu gagasan-gagasan alternatif. Api demokrasi tak boleh redup hanya karena banyak orang berduyun-duyun merapat kepada kekuasaan. Kualitas demokrasi mestinya tetap harus terjaga," kata Priyo kepada VIVAnews.
Pilkada di Depan Mata
Pertemuan PKS dan Berkarya memang tak asal. Meski Partai Berkarya tak punya kursi di parlemen pusat, PKS ingin mengajak partai besutan keluarga Soeharto tersebut melakukan kerja sama dalam berbagai pemilihan kepala daerah.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, juga mengakui berencana membuka kerja sama di pilkada. "Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ini modal dasar dan potensi yang kami syukuri sebagai partai pendatang baru," kata Priyo.
Usai pertemuan, juru bicara PKS Pipin Sopian, mengatakan, pertemuan itu berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, serta berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.
Pipin juga menegaskan, pertemuan Berkarya dan PKS adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, serta aktivis.
"Juga untuk membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima VIVAnews, Selasa, 19 November 2019.
Pertemuan itu diharapkan juga membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangi kompetisi pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.
Pipin memastikan, PKS yakin beroposisi tidak sendirian. "Ada banyak pihak, yang mendukung posisi PKS untuk beroposisi menyuarakan aspirasi rakyat," ujarnya.
Komentar Partai: Itu Pertemuan Biasa
Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan memilih menghormati sikap PKS dan Berkarya. Menurutnya, masing-masing partai punya kedaulatan sendiri, dan bisa berkoalisi dengan parpol sahabat adalah sebuah keniscayaan dan pilihan yang harus dilakoni.
"Demokrat bisa berkoalisi dengan siapa saja, yang penting demi kedaulatan bangsa dan negara," ujarnya kepada VIVAnews, Selasa, 19 November 2019.
Ia mengatakan bahwa semua bebas dan bergantung ke visi dan sikap partai masing masing. Hinca menegaskan, Demokrat punya caranya sendiri dan ingin fokus bekerja untuk rakyat.
Sementara itu, Wasekjen Partai Amanat Nasional Saleh Daulay, mengatakan pertemuan PKS dan Berkarya adalah silaturahim biasa, yang juga banyak dilakukan oleh pimpinan partai politik lainnya. Ia berharap, yang dibicarakan adalah persoalan yang terkait dengan persoalan bangsa.
“Kalau pertemuan seperti itu, ya tentu baik saja. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Kita doakan saja semoga agenda yang dibicarakan adalah agenda kebangsaan. Kita masih banyak pekerjaan rumah. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, bencana alam, dan lain-lain. Itu perlu didiskusikan dan dicari solusinya secara bersama-sama," ujarnya kepada VIVAnews.
Menurut Saleh Daulay, boleh saja saat ini partai-partai menggagas bangunan koalisi baru. Tetapi menurutnya, masih terlalu dini untuk hal itu. Sekarang ini saatnya adalah bekerja dan mengawasi dan mengawal program kerja pemerintah.
“Pemilunya kan baru saja selesai. Kalau langsung membangun koalisi lagi, lalu kapan bekerjanya untuk masyarakat? Dikhawatirkan masyarakat nanti berpandangan bahwa partai-partai politik hanya memikirkan perebutan kekuasaan politik. Tentu itu kurang baik ya," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan elite PKS seperti Sohibul Iman sebagai pertemuan biasa. Menurutnya, hal itu tak memiliki efek pada pemaknaan oposisi.
"Artinya gini, itu tidak memiliki efek kepada pemaknaan oposisi sama sekali. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial bukan berarti tidak jadi menteri," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 19 November 2019.
Menurut Fachri, oposisi tak dikenal dalam sistem politik di Indonesia. "Bukan karena anda di luar pemerintahan maka anda oposisi, sebab ini bukan sistem parlementer. Ini sistem presidensial. Oposisi itu adanya di DPR, partainya apa pun, enggak peduli tapi semua yang ada di DPR semuanya oposisi," ujar Fahri yang juga eks kader PKS itu. (art)
