PBNU Ingin Kembali ke 'Orde Baru'
- Istimewa.
"Itu akan dibahas di Komisi II, wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya, apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Potensi Pemecatan Presiden Tinggi
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, mengaku tak sependapat dengan usulan PBNU. Menurutnya, legitimasi presiden adalah dari rakyat. Ketika tidak mendapat legitimasi, maka presiden rawan dijatuhkan di tengah jalan. Proses impeachment dalam pemilu langsung tak mudah terjadi.Â
"Kalau memilih lewat parlemen, akan banyak kompromi politik, negosiasi di tingat elit, sehingga jika sudah tak di suka, maka lebih mudah dijatuhkan karena mandat presiden bukan ke rakyat. Tapi kalau dipilih rakyat. maka mandatnya ke rakyat sehingga tak mudah dijatuhkan." ujar Pangi kepada VIVAnews, Kamis, 28 November 2019.Â
Pangi menambahkan, pemilihan presiden lewat MPR akan mudah mengganggu stabilitas politik, sebab dengan kemudahan menjatuhkan presiden di tengah jalan, situasi politik akan cepat berubah sesuai kondisi, dan faktor suka dan tidak suka akan sangat berpengaruh.Â
Â
Pemilihan langsung, ujar Pangi, memang biaya atau charge politiknya jadi sangat mahal. Tapi itu bisa ditekan atau diperbaiki. Misalnya saksi presiden. Sebaiknya setiap saksi presiden dalam pemilihan langsung biayanya ditanggung negara, bukan dibebankan pada presiden yang sedang maju.Â
"Kalau sudah ada dendam politik, maka sudah susah sekali mengurus negara. NU itu harusnya belajar dari kasus Gus Dur. Soal biaya juga bisa diminimasi agar hemat dan biaya murah. Libatkan juga banyak masyarakat. Jadi masyarakat ikut patungan membiayai kampanye calon yang mereka usung," ujarnya.Â
Pangi mengingatkan, bagaimana Gus Dur yang menjadi tokoh besar Nahdlatul Ulama disisihkan dalam sebuah proses yang menurutnya tidak adil.Â
"Gus Dur disingkirkan karena faktor like dan dislike. Dan masa Gus Dur itu bisa terjadi karena memang belum ada sistem pemilihan langsung," ujar Pangi. [mus]
Polemik Ijazah Gibran Berbuntut 5 Aduan Pelanggaran Etik, Ketua dan Anggota KPU Dilaporkan ke DKPP
Ketua DKPP mengatakan akan menangani seluruh aduan terkait ijazah Gibran dan berjanji akan mengedepankan keterbukaan agar masyarakat dapat memantau perkembangannya.
