Ujian Nasional Menemui Ajal
- VIVA/Yasir
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menegaskan, Ujian Nasional (UN) tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.
“Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter," ujar Nadiem saat bertemu para Kepala Dinas Pendidikan di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Berbeda dengan UN yang dilakukan di akhir masa sekolah, maka assesment yang diajukan Nadiem akan dilakukan bukan pada akhir masa tahapan pendidikan. Mendikbud menyebut, bisa saja assessment dilakukan pada kelas 4, 8, dan 11. Tujuannya bukan digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, namun untuk mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran.
Suasana Ujian Nasional
Nadiem menjelaskan, survei karakter yang ia maksud nantinya akan terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti Programme For International Student Assessment (PISA) dan Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS),” katanya menambahkan.
Selain pertimbangan akademis, Mendikbud juga menilai, materi ujian atau UN untuk para siswa sekolah cenderung lebih kepada menghafal pelajaran bukan kompetensi siswa itu sendiri. "Materi UN itu yang terlalu padat sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi dan bukan kompetensi. Kedua, ini (UN) sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru dan orangtua," ujarnya.
Selain itu, UN hanya menilai satu aspek saja yakni kognitif. Bahkan tidak semua aspek kognitif kompetensi dites, dan lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik.
Reformasi ala Menteri Milenial
Nadiem tak hanya menghapus UN yang berlaku sekarang, ia juga melakukan sejumlah langkah reformasi dalam sistem pendidikan. Dalam pertemuan tersebut Nadiem juga menyampaikan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Nadiem.
