Ujian Kedaulatan Negara di Natuna

“Jangka panjang, bagaimanapun, hubungan cenderung menjadi semakin tegang, karena China terus menegaskan hak penangkapan ikannya dengan memperluas kontrol de facto atas beberapa fitur utama [dan sekarang militerisasi] di Kepulauan Spratly.

Baca Juga

Sita 800 Kg Ketamin dari Kapal di Natuna, BNN Bongkar Ancaman Baru Lewat Vape

“Ini juga aneh, dan mungkin bahkan bodoh, bagi Beijing untuk membuat ketegangan dengan Indonesia pada tahun yang sama di mana Asean [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] dan China akan menyelesaikan negosiasi panjang tentang kode etik di Laut Cina Selatan," kata Grossman menambahkan.

Namun, langkah tegas Indonesia mendapat pujian dari Gregory Raymond, seorang dosen yang memiliki spesialisasi dalam keamanan Asia Tenggara di Australian National University di Canberra. Ia mengatakan, sikap Indonesia yang dengan eksplisit menolak klaim historis China dan mengaitkannya dengan UNCLOS adalah sebuah sikap yang tegas. 

Baca Juga

FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna

China Klaim

Untuk pertama kalinya, China bermasalah dengan Indonesia dalam urusan Laut China Selatan. Sebelum ini, China berkonflik dengan nyaris semua negara di Asean soal teritori di wilayah Laut China Selatan. 

Baca Juga

Detik-detik Awak KM Ocean Three Ditemukan Bertahan Ngapung Pakai Tutup Cooler Box Ikan di Perairan Natuna

Pulau Natuna adalah salah satu wilayah Indonesia yang dekat dengan Laut China Selatan. Laut ini adalah bagian dari Samudera Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga Selat Taiwan.

Wilayah ini menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis, karena menjadi jalur utama dari sepertiga pelayaran di dunia, luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Nilai perdagangannya diprediksi mencapai US$5 triliun per tahun.

Laut China Selatan, juga punya potensi perikanan, serta cadangan minyak bumi yang mencapai 11 miliar barel, dan gas alam yang mencapai jutaan kubik. Kekayaan besar yang tersimpan dan jalur yang strategis itu yang akhirnya berpotensi membuat wilayah perairan ini terus dilanda ketegangan antarnegara di sekelilingnya. 

Meski China mengklaim dan menolak diusir, namun jajaran pejabat di Indonesia terus bersikap tegas. Setelah Menlu RI, Retno Marsudi mengeluarkan pernyataan tegas dan memanggil Dubes China untuk Indonesia, giliran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut bersuara tegas.

Mahfud mengatakan, Pemerintah RI tidak akan membentuk tim negosiasi dengan China. Pemerintah RI akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir China dari perairan Natuna.

Halaman Selanjutnya

"Kita tidak membentuk tim negosiasi, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara, dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," kata Mahfud di Malang, Jawa Timur, Minggu 5 Januari 2019.