Omnibus Law Cilaka, Digadang Pemerintah Diprotes Pekerja

Penggunaan alat negara seperti ini menyerupai kerja Kepolisian kolonial Hindia Belanda yang ditugaskan memata-matai, menangkap, dan menyiksa rakyat saat itu.

Baca Juga

Kadin: Investasi Dalam Negeri Tembus Rp 2.000 triliun di 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

Sementara itu, Presiden Jokowi menganggap omnibus law penting untuk menyederhanakan ribuan aturan yang ada di Indonesia. Ia menegaskan, keberadaan Rancang Undang Undang Omnibus Law yang mencakup sejumlah aturan di dalamnya penting dilakukan saat ini lantaran kemajuan zaman yang begitu cepat.  

Baca Juga

Prabowo Sebut Pendidikan Butuh Investasi yang Besar, Akui Korupsi Sesungguhnya Awal Kehancuran Bangsa

Menurut catatan presiden, saat ini terdapat sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Ribuan aturan itu menunjukkan Indonesia mengalami hyper regulasi atau obesitas regulasi yang berujung terjerat oleh aturan yang dibuat sendiri. 

"Kita harus menyederhanakan, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus kita sederhanakan. Wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, kompetitif di tingkat dunia," kata Jokowi.

Baca Juga

Suahasil Pede Investasi di RI Tumbuh 7% pada 2027, Ini Faktornya

Berdasarkan temuan di lapangan, ujar presiden, sering kali gemuknya aturan menghambat kemajuan bahkan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Belum lagi, lanjutnya, lambatnya kemajuan juga dipengaruhi ketidaksesuaian regulasi yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Buat aturan turunan yang terlalu banyak, yang tidak konsisten, yang terlalu rigid, dan mengekang ruang gerak kita sendiri," ujarnya menegaskan. 

Keinginan presiden untuk segera mengesahkan RUU Cilaka sepertinya mendapat sambutan hangat dari Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketua DPR Puan Maharani menolak mengatakan bahwa Presiden Jokowi melakukan lobi terhadapnya. Namun, ia mengakui pernah bertemu Jokowi dalam sebuah acara makan siang dan menikmati ayam panggang bersama-sama.

Puan juga mengatakan telah meminta pemerintah menyerahkan draf omnibus law setelah presiden menerima surat prolegnas dari DPR. Bagaimanapun, ujar Puan, omnibus law ini baru pertama kali akan diberlakukan. Oleh karena itu ia berharap pemerintah mengajukan aturan tersebut sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Ia juga mengatakan, telah meminta pemerintah juga menyosialisasikan draf omnibus law kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan tak ada pihak yang dirugikan.

"Bukan hanya menghindari (kegaduhan), justru saya ingin membuka bahwa tidak ada yang ditutupi dalam pembahasan omnibus law ini karena memang semangatnya adalah untuk kebaikan perekonomian dan investasi serta membuka lapangan kerja dan tentu saja menggeliatkan sektor ril itu semakin lebih baik," kata Puan.

Halaman Selanjutnya

Puan meminta agar pemerintah mematuhi prosedur pengajuan omnibus law agar prosesnya bisa segera diwujudkan."Oleh karena itu kita jaga sama-sama. Kalau kemudian ini bisa kita selesaikan secepat mungkin bahkan kurang dari 100 hari pun, kalau memang sesuai dengan draf yang ada itu memang bisa kita selesaikan bersama, tentu saja kita selesaikan, kita enggak akan berlama-lama," kata Puan.