Kisruh Corona di Natuna

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti juga menyampaikan hal senada dengan Andes. Menurut Ngesti, proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Natuna, Kepulauan Riau, tidak dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten tidak diinformasikan sebelumnya mengenai evakuasi WNI yang berasal dari tempat munculnya Virus Corona tersebut. 

Baca Juga

Sita 800 Kg Ketamin dari Kapal di Natuna, BNN Bongkar Ancaman Baru Lewat Vape

Dia mengatakan, miskomunikasi itu yang memicu penolakan dari masyarakat Natuna. "Info kedatangan WNI dari Wuhan sama sekali tak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami tahunya dari TV dan Medsos, kami tak dilibatkan," ujar Ngesti di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 4 Februari 2020. 

Selain itu menurut dia, terbatasnya informasi mengenai Virus Corona dan penanganannya pun membuat masyarakat semakin panik. Apalagi, pemberitaan mengenai mewabahnya virus ini begitu masif di dunia.  "Mereka tak tersosialsiasi, tidak diajak. Ini kalau masalahnya dunia dan nasional harusnya kami diikutsertakan. Sehingga bisa memenangkan masyarakat," tegasnya. 

Baca Juga

FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna

Sebagai pemerintahan daerah, dia menegaskan, sudah kewajiban pihaknya untuk melindungi masyarakat sekitar. Apalagi ada 24 ribu warga yang berada dekat pusat observasi WNI asal Wuhan tersebut.  "Kalau (Koordinasi) ini dilakukan, Insya Allah kami akan menerima dengan senyum dan simpati," ujarnya.

Minta Otonomi Khusus

Baca Juga

Detik-detik Awak KM Ocean Three Ditemukan Bertahan Ngapung Pakai Tutup Cooler Box Ikan di Perairan Natuna

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berdalih, pilihan untuk melakukan karantina di Natuna dilakukan karena sempitnya waktu yang mereka miliki. Ia menceritakan, sebenarnya para WNI tak bisa keluar semuanya sementara pemerintah melakukan negosiasi melalui Menlu dan dirinya.

"Waktu itu begitu sempit begitu, kita harus menyiapkan tempatnya, bayangin 1x24 jam hampir ndak ada, kita harus menyiapkan segala sesuatu termasuk di mana mau tempatnya," kata Terawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa alternatif termasuk kompleks militer. Kompleks tersebut dianggap cocok karena disiplin dan memiliki bandara. Ada juga wacana melakukan karantina di kapal. Tapi opsi tersebut tak dipilih karena kapal dianggap tak layak dan tak nyaman sebagai tempat karantina. Apa lagi ada anak-anak dan ibu hamil yang ikut dalam evakuasi tersebut. 

Kekisruhan soal karantina membuat tokoh masyarakat setempat, Rodhial Huda, kesal. Merasa wilayahnya ikut menyumbang untuk negara melalui pariwisata, migas, hingga perikanan, ia menuntut pemerintah memberlakukan daerah otonomi khusus pada Natuna. Tujuannya, agar komunikasi pemerintah pusat dengan Natuna lancar dan tanpa hambatan. 

Halaman Selanjutnya

Menurut Rodhial, hambatan komunikasi kerap terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah tingkat II setara Kabupaten. Itu sebabnya ia meminta status Natuna berubah menjadi daerah otonomi khusus agar komunikasi tak lagi terhambat. "Jadikan natuna daerah khusus supaya mudah berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Rodhial di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 4 Februari 2020.