Kisruh Corona di Natuna
- ANTARA FOTO/Cherman
Menurut Rodhial, hambatan komunikasi kerap terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah tingkat II setara Kabupaten. Itu sebabnya ia meminta status Natuna berubah menjadi daerah otonomi khusus agar komunikasi tak lagi terhambat. "Jadikan natuna daerah khusus supaya mudah berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Rodhial di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 4 Februari 2020.
"Kita sebenarnya menyumbang banyak hal dari wilayah ini, jadi supaya kita diperhatikan dengan baik," ujarnya menambahkan.Â
Meski warga Natuna menolak, namun pemerintah bergeming. Senin, 3 Februari 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra, memastikan situasi di Natuna sudah kondusif.Â
Ia tak memastikan kondusif seperti apa yang ia maksud. Asep memberitahu, ratusan personel Polri dan TNI sudah berjaga di sana. Personel gabungan itu ditugaskan untuk mengamankan proses karantina ratusan WNI tersebut.
"Kalau Polri sendiri ada 150 personel gabungan Polda dan Polres. Kalau gabungan total ada 350 personel," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 3 Februari 2020.
Sikap keras pemerintah pusat akhirnya membuat pejabat Natuna melunak. Andes mengatakan pada dasarnya warga Natuna tak menolak, tapi mereka membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah pusat agar tak ada ketakutan dan kekhawatiran yang menyebar. Andes bahkan mengatakan, warga Natuna justru ingin menjamu dan mengajak WNI yang dikarantina jalan-jalan.
"Jika teman- teman kita dari Wuhan tidak terinfeksi selama 14 hari, ada saran dari teman-teman ingin mengajak jalan-jalan pak ke Natuna, jalan jalan ke tempat wisata. Tapi dengan status aman," ujarnya. [mus]
Â
Sita 800 Kg Ketamin dari Kapal di Natuna, BNN Bongkar Ancaman Baru Lewat Vape
Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim gabungan mengungkap penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
