Adu Program Kerakyatan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

VIVAnews - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla resmi berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilihan Presiden 2014. Sehari setelah Jokowi-JK mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, Prabowo-Hatta menyusul sembari menyerahkan sejumlah berkas persyaratan didampingi ratusan pendukungnya, Selasa 20 Mei 2014.

Pandangan masyarakat kini bukan lagi head to head antara partai satu dengan yang lainnya. Menjelang 9 Juli 2014, publik tentu akan mencermati misi dan visi masing-masing pasangan calon. Perang visi-misi pun dimulai sejak sekarang. 

Meski sempat tidak bersedia, pasangan Jokowi-JK akhirnya memaparkan visi dan misinya saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin kemarin. Bakal calon yang diusung oleh empat partai politik (parpol), PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura itu memberikan judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian," pada visi misi dan program aksi mereka. Terdiri dari 41 halaman.

Mereka memulai dengan memaparkan Indonesia di alam reformasi yang belum mampu mencapai tujuan nasional bangsa sesuai dengan UUD 1945. Sebagai solusi, keduanya menawarkan sebuah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.

Jokowi-JK lantas mengidentifikasi tiga problem pokok bangsa yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. 

Menurut pasangan ini, persoalan-persoalan itu dapat diatasi dengan berpegang pada ideologi di atas dan juga konsep Trisakti Proklamator RI, Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pokok dari visi Jokowi dan JK sebagai bakal capres dan cawapres adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sementara, untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.