- reuters
VIVA.co.id - Dua negara, Tiongkok dan Jepang berebut memenangkan proyek pembangunan kereta cepat, atau high speed railway (HSR) untuk tujuan Jakarta menuju Bandung.
Keduanya sudah melakukan uji kelayakan dan menyerahkan proposal masing-masing pembangunan kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka menawarkan bantuan pembiayaan, teknologi, dan bahan baku yang dimiliki untuk mendapatkan tender mega proyek tersebut.
Pemerintah Tiongkok, terlihat bergerak gesit mendekati pemerintah Indonesia. Menteri Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok Xu Siaoshi sudah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin 10 Agustus 2015, untuk menyampaikan hasil studi kelayakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Esoknya, Selasa 11 Agustus 2015, Siaoshi menyambangi kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Tiongkok menyerahkan proposal, dengan menawarkan kucuran dana senilai US$5,5 miliar, atau Rp72 triliun untuk proyek kereta api cepat listrik ini.
Padahal, sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah lebih dulu menandatangani komitmen pembuatan studi kelayakan proyek kereta api cepat dengan Jepang. Bahkan, Jepang sudah melakukan studi kelayakan pada 2014.
Namun, Jokowi masih membutuhkan masukan dari konsultan, kereta cepat milik siapa yang paling baik. Setelah mendapat masukan, maka Presiden akan segera memutuskan mana di antara Jepang dan Tiongkok yang akan menggarap proyek HSR.
"Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kami putuskan, setelah melalui tahapan assesment dari konsultan yang akan memberikan masukan pada pemerintah," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Agustus 2015.
Jokowi ingin melihat mana yang paling baik dari sisi biaya, teknis, konstruksi, dan teknologinya. Selain itu, pemerintah juga menghitung mengenai kerja sama jangka panjang, serta kandungan lokal.
Kenapa dibutuhkan kereta api cepat?
Lalu, kenapa Indonesia membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung? Padahal, Jakarta-Bandung sudah memiliki moda transportasi kereta api, pesawat, dan kendaraan bermotor, seperti mobil, atau bus dengan jalur tol, sehingga jarak tempuh cukup cepat.
Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini merupakan awal proyek-proyek ambisius untuk membangun kereta api cepat sepanjang pulau Jawa. Kereta api cepat menjadi penting bagi pergerakkan ekonomi dan mobilitas urbanisasi.
Profesor dari Universitas Peking, Fan Gang, menyatakan infrastruktur seperti kereta api cepat melipatgandakan permintaan, sehingga meningkatkan produktivitas.
Pengembangan infrastruktur perkotaan kereta api cepat menjawab syarat mendasar bagi industrialisasi untuk membangun permintaan, yaitu urbanisasi.
Bila kereta api dengan kecepatan 300 kilometer per jam ini jadi, waktu tempuh Jakarta ke Bandung pun semakin singkat hanya 37 menit, dan menjadi solusi kemacetan di kedua kota.
Hal ini akan memberikan efisiensi waktu dan energi, serta meningkatkan pergerakan orang antara Jakarta dan Bandung secara signifikan.
Mana lebih unggul?
Tiongkok berusaha merayu pemerintah Indonesia agar menang dalam kerja sama pembangunan proyek ini. Tiongkok menawarkan proyek kereta api cepat tersebut dengan nilai investasi US$5,5 miliar, atau sekitar Rp74 triliun.
Tiongkok juga meminta bunga dari proyek ini sebesar dua persen, dan dengan periode tenor cicilan selama 40 tahun.
Tidak hanya itu, Tiongkok menawarkan investasi menggiurkan total senilai US$100 miliar. Dana tersebut, untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan, pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, juga pembangunan industri baja di wilayah Kalimantan.
Namun, sudah bukan rahasia umum bahwa proyek-proyek infrastruktur kerja sama dengan Tiongkok berakhir mengecewakan. Di antaranya, proyek pengadaan bus TransJakarta yang rusak, dan proyek-proyek pembangkit listrik yang kerap mengalami gangguan.
Sementara itu, Jepang menawarkan pembiayaan dan teknologinya dalam membangun kereta api cepat. Dari segi teknologi, Jepang sangat mumpuni dalam teknologi kereta api cepat.
Selain itu, Jepang sudah berpengalaman mengembangkan kereta api cepat Shinkansen selama lebih dari 40 tahun, yaitu sejak 1964.
Berdasarkan hasil studi kelayakan tahap pertama, Japan International Coorporation Agency (JICA) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus kereta cepat. Hal ini diperlukan untuk mengejar efektifitas pembiayaan proyek tersebut.
Hasil studi JICA menyebut, total investasi yang dibutuhkan dalam proyek ini mencapai Rp60 triliun. Pendanaannya lebih besar dibebankan kepada BUMN, yakni sebesar 74 persen. Sisanya, pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.
Jepang juga menyatakan kesiapan mendanai proyek kereta api cepat ini. Negara Sakura ini bersedia memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 0,2 persen dengan periode tenor pengembalian 40 tahun.
Jadi, Tiongkok dan Jepang sudah menyerahkan proposal studi kelayakan masing-masing, dengan nilai investasi yang kompetitif kepada pemerintah Indonesia.
Pemerintah juga berharap mendapatkan proyek bernilai lebih murah, sehingga harga tiket kereta cepat bisa terjangkau bagi masyarakat. Namun, semua itu tetap harus memastikan keamanan dan teknologi yang digunakan adalah yang terbaik.
Dan, siapa yang akan memenangkan perlombaan dalam menggarap mega proyek HSR ini? Kita ikuti terus beritanya di VIVA.co.id. (asp)
