Perang Gengsi China dan Jepang di Kereta Cepat

Adalah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga pada 29 September lalu, menyampaikan kekecewaannya di depan media setempat, atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap proposal proyek itu, yang disodorkan pemerintah Jepang. 

Dilansir dari Shanghaiist, Suga mengatakan Jepang sudah menawarkan proporsal terbaik. Apalagi, pra studi kelayakan proyek ini sudah dilakukan bersama pemerintah Indonesia sejak rezim kepemimpinan lalu, dimulai pada awal 2014. 

"Ini tidak dapat dimengerti sama sekali. Saya secara jujur mengatakan kepada delegasi Indonesia bahwa ini sangat disesalkan," ucap Suga. 

Tidak hanya menyampaikan penolakannya, delegasi Indonesia yang datang ke Tokyo, juga menyampaikan pemerintah Indonesia secara garis besar sudah menerima proposal yang diajukan China. Meskipun, belum ada studi kelayakan yang jelas dan baru diajukan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Keputusan itu juga mengejutkan, karena sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menolak proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan China. Alasannya karena biaya konstruksi terlalu tinggi dan meminta kedua negara membuat proposal baru untuk kereta cepat medium. 

Keputusan pemerintah tersebut ternyata direspons lebih cepat China, belum lama ini, menyerahkan proposal baru pembangunan proyek itu. Tanpa jaminan utang dari pemerintah Indonesia, atau menggunakan anggaran belanja negara Indonesia untuk proyek itu. 

Merespon hal tersebut, Suga menyampaikan keraguannya terkait kelayakan proposal baru China. Karena untuk membangun kereta cepat tanpa pendanaan pemerintah merupakan hal yang tidak realistis, mengingat proyek ini strategis dan diinisiasi oleh pemerintah. 

Apalagi menurutnya investasi yang dibutuhkan tidak sedikit. Proyek pembangunan kereta cepat diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp73 triliun. 

"Ini tidak umum. Saya ragu ini akan sukses," kata Suga. 

Kantor berita Reuters, Rabu, 30 September 2015 melansir pengumuman ini merupakan kemenangan mutlak bagi Tiongkok. Sebab, berarti visi Presiden Tiongkok, Xi Jinping: "one belt one road" atau "satu rel satu jalan" akan terealisasi.

Visi tersebut berisi inisiatif untuk membangun sebuah jaringan yang terdiri atas pelabuhan, kereta, dan jalur kereta cepat untuk membantu mengembangkan perdagangan, investasi, dan pengaruh di suatu daerah. 

Proyek kereta cepat ini memiliki gengsi yang tinggi, karena menurut beberapa analis internasional, siapa pun yang berhasil memenangi proyek itu, bisa menjadi calon terbesar untuk proyek jalur kereta di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.

Sementara itu, bagi Jepang, "kekalahan" tersebut sulit diterima. Khususnya, usai Perdana Menteri Shinzo Abe di menit-menit terakhir masih berupaya memberikan tawaran lebih baik ketimbang Tiongkok. 

"Pemerintah Jepang yakin proposal kami masih lebih baik dan menjanjikan. Kami berharap transparansi dan keadilan dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap di masa depan, mereka akan lebih transparan dan adil," kata pejabat Kedutaan Jepang, Kijima.