- Reuters/Beawiharta
VIVA.co.id - Ada yang berbeda di akses Jalan Raya Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dua hari belakangan ini. Sejumlah warga dan perwakilan organisasi massa tiba-tiba saja turun ke jalan. Mereka menyiapkan spanduk, karton dan pengeras suara.
Seolah meniru Bekasi, warga Bogor unjuk gigi. Mereka ikut menolak truk sampah Jakarta melintasi kawasannya menuju Bantargebang, Bekasi. Bukan tanpa sebab, bau busuk sampah dari truk yang melintas dianggap sudah mengganggu kenyamanan warga.
Meski sudah diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, nyatanya warga tetap melakukan aksi selama enam hari ke depan.
Tak hanya berkoar-koar dan menunjukan penolakan dalam bentuk tulisan, warga dan organisasi massa tersebut tak segan-segan menghadang puluhan truk pengangkut sampah yang tengah melintas.
Amsar, salah seorang tokoh masyarakat Cileungsi, mengatakan, akan terus menghadang truk sampah dari DKI sebelum ada kesepakatan antara DKI Jakarta dengan masyarakat.
"Kami menolak truk sampah melintasi Jalan Raya Cileungsi, karena selain setiap hari mengalami kemacetan, juga dilanda bau tidak sedap dari truk sampah tersebut," kata Amsar di lokasi, Selasa, 3 November 2015.
Sementara itu Arman, sopir armada sampah, mengatakan, para pengemudi truk berharap Pemerintah Provinsi DKI segera duduk bersama dengan warga Cileungsi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aksi cegat truk sampah ini ternyata tak hanya di Bogor, hal serupa juga dilakukan
Sudah bertahun-tahun masalah sampah Jakarta yang sudah mengakar ini tak kunjung terpecahkan. Di tengah kisruh Pemprov dengan pengelola TPS Bantargebang, warga ikut meminta Ahok sapaan Basuki melakukan perubahan total dan mencari solusi manajemen sampah DKI.
Kasus sampah ini mencuat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat nekat memanggil Pemerintahan Ahok. Mereka menilai DKI telah melanggar perjanjian pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendarta mengatakan, DPRD Kota Bekasi akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi pelanggaran perjanjian itu.
"Salah satu pelanggaran yang dibuat jam operasional truk sampah DKI Jakarta yang melintas bukan pada jam dan jalur semestinya," kata Ariyanto beberapa waktu lalu.
Selain itu, pelanggaran lainnya yang diduga dilakukan Pemprov DKI adalah, belum adanya sumur pantau kualitas air di sekeliling TPST. Dan yang ketiga, volume sampah yang dibuang sudah melebihi kapasitas.
"Masalah ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 2010, setahun setelah perjanjian dibuat," kata Ariyanto menambahkan.
Garap Listrik di Semarang, Denmark Kucurkan Rp30 Miliar
Proyek listrik sampah (PLS) itu bakal beroperasi tahun 2017.
