Memperkuat Pertahanan di Natuna
- Pusat Penerangan TNI
Lalu bagaimana untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Natuna, kalau belum punya kapal induk?
"Kami ada pos pengamatan di pulau terdepan, TNI AU juga ada radar pangkalan TNI AU di Ranai. Ada pasukan yang berjaga 24 jam di pulau-pulau terluar, ada pos pengamatan, itu cara kami untuk mengantisipasinya," jelasnya.
Hanya Nelayan
Suradi pun menanggapi insiden yang terjadi antara kapal milik pemerintah Indonesia dengan kapal patroli milik China di perairan Natuna. Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat kapal TNI AL lagi jalan.
Â
"Kapal punya pemerintah KKP yang mergoki. Jadi siapa saja yang terdekat patroli kapal kita datang. Kalau pas kewalahan mereka (KKP) kontak radio, kapal TNI AL langsung reaksi cepat datang. Pas kapal TNI datang, kapal (nelayan) China sudah pergi," katanya.
Namun, Suradi membantah ada provokasi dari China. Dia melihat mereka yang akhirnya ditangkap adalah para nelayan yang biasa mereka cari ikan.
"Kalau di tempat mereka nggak dapat ikan, mereka ke wilayah negara lain. Daripada pulang nggak dapat ikan sudah rugi bahan bakar," ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa mereka sudah tahu konsekuensinya yaitu apabila ketahuan maka ditangkap. Perilaku mereka, lanjut Suradi, tidak berbeda dengan nelayan Indonesia.
"Nelayan kita juga banyak kok yang ditangkap nyari ikan di negara lain. Biasa itu nelayan," tuturnya.
Mengenai penambahan kekuatan, tambah Suradi, dilakukan jika ada peningkatan eskalasi. Namun, pada peristiwa lalu itu hanya masalah nelayan.
"Ini (pengamanan) biasa, masih normal, pelanggaran biasa," terangnya.
DPR Mendukung
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan sampai saat ini masih berlangsung. Menurutnya, rencana itu sudah pernah dibahas bersama Komisi I termasuk dukungan anggarannya.
"Ini termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI dan dekat dengan wilayah yang sekarang menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan," kata Mahfudz kepada VIVA.co.id.
Mahfudz mengatakan Komisi I DPR mendukung rencana tersebut. Buktinya, rencana itu sudah dianggarkan di tahun 2015 dan 2016.
