Memperkuat Pertahanan di Natuna

Armada Kapal Perang Republik Indonesia
Sumber :
  • Pusat Penerangan TNI

"Baru sekitar Rp400 miliar, tapi ada kekurangan karena ada rencana pengembangan. Mabes TNI dan Kemhan akan ajukan kembali untuk APBNP 2016 atau APBN 2017," tutur politisi Partai keadilan Sejahtera tersebut.

img_title Proyek Pangkalan Militer Natuna Harus Selesai Dalam 3 Tahun

"Ini murni bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI," lanjut dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Mahfudz menilai setidaknya dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekitar Rp400 miliar. Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI.

img_title Pesawat Tempur dan Kapal Selam Akan Ditempatkan di Natuna

Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan.

"Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.

img_title Ketegangan di Natuna, TNI AU Belum Kerahkan Alutsista

Mahfudz berpendapat, kasus dengan Negeri Tirai Bambu itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Dia menilai protes diplomatik menyelesaikan kasus itu juga harus dilanjutkan.

"Kasus dengan Tiongkok adalah pelanggaran terhadap wilayah NKRI di ZEE. Protes diplomatik sudah dilakukan dan harus diperhatikan serius oleh mereka," kata Mahfudz.

Baca:

Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, mengatakan sudah seharusnya Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna sejak lama. Atas dasar itu DPR mendukung pembangunan pangkalan militer sejak 2015.

"Pembangunan pangkalan militer di Natuna akan memberi posisi berbeda bagi Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan," katanya kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.

Supiadin menjelaskan pangkalan militer di Natuna juga akan sangat berpengaruh dengan politik luar negeri Indonesia.

"Contohnya dulu saat militer kita menjadi paling kuat di ASEAN, tidak ada yang berani mengganggu. Sampai-sampai pimpinan ASEAN selalu diserahkan kepada kita. Ini harus dikembalikan," ungkapnya.

Dengan peristiwa masuknya kapal pencuri ikan China yang akhirnya dilindungi oleh coast guard, dinilai Supriadin sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia karena militernya dianggap lemah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Mereka mau ngetes, kalau militer kita kuat mereka enggak berani macam-macam. Makanya pembangunan pangkalan militer di Natuna penting. Biar kasus dengan kapal China tidak terulang lagi. Kita juga enggak boleh takut," ujarnya.

Purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini mengingatkan kekayaan Natuna yang sangat melimpah dan terbuka menjadi daya tarik negara asing untuk masuk dan melakukan ekspansi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut