Memburu Aset Wajib Pajak di Luar Negeri
- Pixabay
“Kami ingin membuka, untuk melacak potensi yang bisa diberikan,” katanya.
Dalam draf UU KUP tersebut, akan ditekankan kepada pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan melalui pembentukan basis data yang kuat.
Nantinya, pemerintah akan meniadakan kerahasiaan data yang diatur dalam perundang-undangan lain. “Intinya bagaimana ini bisa dipercepat dan diperluas. Akan kami masukkan juga,” tutur Mekar.
Rencana Lama
Menengok ke belakang, upaya untuk dapat melacak aset wajib pajak di luar negeri itu sebenarnya sudah tersirat dalam peraturan dirjen pajak. Dalam upaya menggenjot penerimaan pajak negera, Dirjen Pajak Kemenkeu sejak 28 Desember 2011 sudah bisa menagih utang pajak yang harus ditambah dari wajib pajak hingga ke luar negeri.
Kepastian tersebut diperoleh setelah keluarnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-42/PEJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Januari 2012 disebutkan, penagihan kekurangan dari wajib pajak di negara lain bisa dilakukan dengan meminta bantuan penagihan pajak kepada Competent Authority Negara Mitra Tax Treaty atas utang pajak.
Permintaan penagihan pajak tersebut sebagaimana terdapat dalam ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding, putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Permintaan bantuan penagihan pajak kepada Negara Mitra P3B dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam beberapa kasus seperti, terdapat utang pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak/penanggung pajak yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia.
Selain itu, tidak ada lagi harta wajib pajak atau penanggung pajak di Indonesia yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak, atau telah dilakukan upaya/tindakan penagihan maksimal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Kondisi lain yang menyebabkan permintaan bantuan penagihan adalah utang pajak tidak sedang dipersengketakan, penanggung pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak penagihan utang pajak tersebut, telah dilakukan serangkaian analisis biaya dan manfaat atas utang pajak yang penagihannya akan dimintakan bantuan kepada Negara Mitra P3B, serta utang pajak belum kadaluarsa.
