Memburu Aset Wajib Pajak di Luar Negeri
- Pixabay
Rahasia bank didefinisikan sebagai kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu, termasuk untuk kepentingan perpajakan.
Akhirnya agar dapat mengakses data nasabah bank, diperlukan instruksi tertulis dari pimpinan otoritas perbankan kepada bank yang bersangkutan setelah sebelumnya mendapatkan permintaan dari menteri keuangan.Â
Kenyataannya hal itu belum dianggap memuaskan pihak pemungut pajak, karena melihat makin banyaknya jumlah rekening di atas Rp1 miliar, namun setoran pajak tidak bertambah.
Melansir laman pajak.go.id, Dirjen Pajak pun kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01 Tahun 2015. Inti aturan itu mewajibkan pihak bank selaku pemotong pajak penghasilan (PPh) untuk melampirkan daftar bukti pemotongan atas PPh final bunga deposito, tabungan, diskonto SBI dan jasa giro.
Selain untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, tampaknya Ditjen Pajak juga ingin mengantisipasi penggunaan perbankan sebagai sarana penghindaran pajak.Â
Apalagi saat ini negara-negara di dunia sudah mulai membuka akses data perbankan termasuk Swiss yang dikenal sangat ketat menjaga rahasia nasabah banknya. Dan, akankah Indonesia siap untuk itu?
DJP Hapus Sanksi Administrasi Pajak, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan Denda hingga 2 Tahun
DJP membuka kesempatan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak melalui PMK 71 Tahun 2026. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan maksimal dua tahun.
