Memburu Aset Wajib Pajak di Luar Negeri

Dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah Indonesia juga terkena kewajiban untuk ikut membantu permintaan penagihan pajak di wilayah Indonesia jika dimintakan bantuan dari Competent Authority Negara Mitra P3B. 

Baca Juga

DJP Hapus Sanksi Administrasi Pajak, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan Denda hingga 2 Tahun

Berakhirnya era kemudahaan akses data wajib pajak di perbankan ini sebetulnya telah dibahas sejak 2015. Lebih dari 90 negara di dunia sepakat untuk menjadi anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Tak hanya negara maju, Indonesia juga bakal menerapkan kebijakan serupa mulai 2018.

Membidik target pajak

Baca Juga

Punya Utang Pajak? Ada Keringanan Sanksi hingga 100 Persen, Ini Syarat dan Tata Caranya

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi target penerimaan pajak, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.360 triliun.

Menurut Jokowi, penyesuaian target tersebut akan jauh lebih realistis, tanpa menghilangkan rasa optimisme yang ditanam pemerintah.

Baca Juga

DPR Minta UU Satu Data Dipakai untuk Kejar Wajib Pajak, Tapi Jangan Menyasar Usaha Kecil

"Masih dalam proses kalkulasi. Kami tidak ingin tidak terlalu optimistis. Optimistis, tapi tetap realistis," ujar Jokowi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.

Jokowi menegaskan, penyesuaian kerangka penerimaan nantinya tidak akan terpatok pada rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Hingga saat ini, pengesahan rancangan undang-undang tax amnesty pun masih terganjal di parlemen.

"Tidak ada ketergantungan dari tax amnesty. Ada atau tidak ada, kami tetap kalkulasi," tutur Presiden.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengaku sudah memiliki alternatif lain untuk mengejar target penerimaan negara, jika tax amnesty gagal diterapkan pada tahun ini.

"Kalau tax amnesty tidak dilakukan, kami pasti akan melakukan penegakan hukum. Itu pasti jalan," kata Bambang.

Ia menjelaskan, untuk mendukung program tersebut, pengumpulan data dari basis wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia pun menjadi hal prioritas. Keterbukaan informasi dari perbankan pun diharapkan bisa dilakukan.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat hukum demi mengoptimalisasi program penegakan hukum, dan menggenjot penerimaan negara. "Kami sudah berhubungan dengan kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara), dan kepolisian untuk upaya mengejar penerimaan," ujarnya. 

Padahal seperti diketahui data pribadi nasabah adalah sesuatu yang sangat dijaga karena termasuk rahasia perbankan. 

Halaman Selanjutnya

Rahasia bank didefinisikan sebagai kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu, termasuk untuk kepentingan perpajakan.