Mengejar Sisa Waktu Pembebasan Sandera WNI dari Abu Sayyaf

Parade alutsista HUT TNI ke-70
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

"Mereka dianggap sebagai Robin Hood, ketika dapat uang dibagikan pada orang miskin di Basilan, Tawi, Jolo dan wilayah Filipina Selatan lainnya," tambah Fauzi.

img_title Kaleidoskop 2021: Lonjakan COVID-19, KRI Nanggala hingga Herry Cabul

Berdasarkan pengalamannya saat diajak bergabung dengan Abu Sayyaf saat dia masih aktif di kamp pelatihan militer MILF pada tahun 1994-1996 di Mindanao, Filipina, Fauzi menyarankan pasukan gabungan TNI nanti tidak gegabah dalam melakukan serangan. "Saya juga pernah bersentuhan dengan orang-orang Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selanjutnya... Jangan Ikuti Keinginan Penyandera

img_title Ternyata TNI Ikut Terlibat Selamatkan 4 WNI yang Diculik Abu Sayyaf

Batasan Yurisdiksi Negara

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam upaya pembebasan sandera, pemerintah tidak boleh mengabulkan tuntutan dari pembajak dengan menyerahkan uang. 

img_title Anggota DPR Respons Penyelamatan 3 WNI yang Diculik Abu Sayyaf

"Negara tidak boleh tunduk dan takluk kepada pembajak. Bila pemerintah mengabulkan tuntutan maka akan menjadi preseden buruk. Bukannya tidak mungkin di masa mendatang di jalur laut ini pembajakan akan marak," ujar Hikmahanti saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 31 Maret 2016.

Sejauh ini, dia menilai, tindakan Menlu dan Menteri Pertahanan untuk berkomunikasi dengan masing-masing mitranya di Filipina merupakan langkah diplomasi yang tepat. 

"Otoritas Indonesia tidak seharusnya melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan aparatnya tanpa berkoordinasi dengan otoritas Filipina. Ini penting karena Indonesia harus menghormati kedaulatan Filipina," kata Hikmahanto.

Hikmahanto menilai ada kondisi yang berbeda, dengan saat TNI menggelar operasi pembebasan terhadap awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada 2011. Saat itu, TNI bisa langsung beroperasi tanpa perlu menunggu izin dari otoritas di Somalia, walaupun kapal itu masuk dalam yurisdiksi Somalia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di Somalia ketika itu tidak ada pemerintahan yang efektif, polisinya tidak ada, hukum tidak berjalan, dan belum lagi banyak negara yang kapalnya dirompak di wilayah itu," jelasnya.

Mengenai kasus pembajakan di negara asing, Hikmahanto mengungkapkan kasus saat ini lebih mirip dengan pembajakan pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 di bandara Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand tahun 1981. Dalam pembajakan yang dikenal dengan Peristiwa Woyla ini, TNI bergerak sendiri melancarkan operasi militer untuk membebaskan WNI yang menjadi sandera di pesawat, dalam sebuah negara yang memiliki pemerintahan efektif.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut