Mengejar Sisa Waktu Pembebasan Sandera WNI dari Abu Sayyaf
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Dalam kasus Woyla, mengingat pembajak, pesawat yang dibajak, dan sandera tidak terkait dengan Thailand, maka otoritas negara itu tidak berkeinginan melaksanakan kewenangannya. Untuk itu, otoritas Thailand memberi izin kepada Indonesia untuk melancarkan operasi pembebasan sandera.Â
"Dalam konteks saat ini, operasi pembebasan terhadap sandera mirip dengan peristiwa Woyla. Kemungkinan besar otoritas Filipina tidak akan menjalankan kewenangannya. Ini mengingat keterkaitan pembajakan dengan Filipina sangat kecil," ungkap Hikmahanto.
Jika nanti Filipina memang memberikan izinnya, Hikmahanto berharap Pemerintah Indonesia akan mengedepankan penyelesaian secara halus, demi keselamatan para sandera.
"Bila ini yang terjadi, maka otoritas Indonesia akan melakukan upaya pembebasan terlebih dahulu tanpa menggunakan kekerasan. Upaya ini dikenal sebagai perundingan dengan pembajak," tuturnya.
Dalam perundingan, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bisa dijadikan sebagai langkah untuk mendekatkan diri dengan kelompok Abu Sayyaf, yang merupakan kelompok milisi Islam. Selain itu, Indonesia juga sudah beberapa kali membantu upaya damai antara masyarakat di Mindanao dengan Filipina.
"Upaya lain melalui perundingan adalah bila mencari pemimpin Abu Sayyaf atau orang yang punya pengaruh terhadap pemimpin Abu Sayyaf. Melalui cara ini diharapkan orang tersebut yang akan menegosiasikan agar pembajak membebaskan sandera," tambahnya lagi.
Namun, bila perundingan gagal, maka opsi tersisa adalah operasi pembebasan yang menggunakan kekerasan. Hikmahanto menggarisbawahi tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah saat melancarkan operasi.Â
"Pertama, sedapat mungkin dilakukan dengan memakan biaya minimal, termasuk korban jiwa. Kedua, tindakan tersebut dilakukan secara cepat. Terakhir, operasi tersebut tidak memunculkan tindakan pembalasan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar," tuturnya.
Namun apapun tindakan yang diambil nanti, Hikmahanto meminta masyarakat Indonesia percaya bahwa pemerintah akan mengambil opsi terbaik untuk melindungi para sandera. (umi)