Surat Dukungan Bermaterai, Cara Jegal Ahok?

a. nomor induk kependudukan
b. alamat
c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
d. desa atau sebutan lain/kelurahan
e. kecamatan
f. kabupaten/kota
g. tempat dan tanggal lahir/umur
h. jenis kelamin
i. status perkawinan.

Baca Juga

Bawaslu Bojonegoro Panggil Pejabat ASN Terkait Surat Dukungan ke PKB

Sedangkan dalam pasal yang sama setelah perubahan kedua atas rancangan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada ditambahkan 1 ayat dari 7 ayat sebelumnya.

Dari naskah yang dimiliki VIVA.co.id, tidak ada perbedaan dari 7 ayat yang ada. Namun polemik muncul atas ayat tambahan yakni ayat 8, yang isinya adalah, dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif dan dibubuhi materai dengan ketentuan sebagai berikut:

Baca Juga

Verifikasi Dukungan Calon Independen Cukup Tiga Hari

a. materai dibubuhkan pada dokumen perorangan, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan; atau

b. materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.

Baca Juga

Mendagri Setuju Surat Dukungan Materai Hanya untuk Kolektif

Komisioner KPU tersebut lalu meralat soal poin (a). Artinya, syarat materai tersebut kata dia hanya diperuntukkan bagi dukungan perorangan yang dikumpulkan kolektif. Bukan orang per-orang.

Pro Kontra

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, menyesalkan wacana perubahan Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan yang mewajibkan surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan di Pilkada 2017 mendatang wajib dibubuhkan materai.

Masykurudin menilai, hal itu akan membuat ongkos politik calon perseorangan, atau calon independen menjadi mahal dan memberatkan. Dengan materai sekali pun, keaslian dukungan menurutnya tak bisa dijamin.
 
"Walah itu memberatkan dan mahal. Toh, nanti ada verifikasi faktual, memakai materai tidak lantas dukungan asli," kata Masykurudin kepada VIVA.co.id, Selasa 19 April 2016.

Karena itu, JPPR meminta aturan tersebut dihapus dari rancangan PKPU Pencalonan.  

"Ya tidak perlu, karena itu bukan cara untuk memastikan bahwa dukungan itu benar, atau tidak. Kebenaran itu melalui verifikasi faktual, memberatkan itu ya," tegasnya.

Menanggapi protes itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah mengatakan aturan penggunaan materai untuk dukungan terhadap calon perorangan sudah diterapkan pada pemilihan kepala daerah sebelumnya

Halaman Selanjutnya

"Itu dari dulu, persolan materai dari proses pilkada lama itu tetap satu desa, satu materai," kata Ferry di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu 20 April 2016.