Proyek Senyap Pekerja China di Halim Perdanakusuma
- VIVA.co.id/Fikri Halim
“Kalau memang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasiannya atau visa yang diberikan, itu bisa kami deportasi atau kami proses secara hukum," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Heru Santoso.
Dan, peristiwa ini kemudian ditanggapi beragam. Parlemen meminta pemerintah tidak tinggal diam menyikapi fenomena pekerja asing ilegal yang turut mengais rezeki di Indonesia.
Apalagi, ternyata orang- orang tersebut bukan melakukan pekerjaan spesifik yang tidak mampu dilakukan orang lokal. Hal ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah yang sudah membuka pintu lebar- lebar arus modal dan investasi ke dalam negeri.
"Harus koreksi bagi pemerintah. Saya juga dapat laporan bahwa banyak buruh dari RRC, mereka buruh kasar tidak bisa bahasa Indonesia," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, Indonesia masih menghadapi persoalan kurangnya lapangan pekerjaan. Pembangunan dengan menggandeng investasi luar negeri, seharusnya menjadi salah satu solusi penyediaan lapangan kerja. Bukan justru menjadi peluang mudah bagi pekerja asing di bawah tangan.
"Yang orang Indonesia tak ada? Sekarang kita butuh pekerjaan. Masa gali tanah orang China sana. Harus dikoreksi," kata Fadli.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membenarkan bahwa Halim adalah salah satu titik proyek kereta cepat di Jakarta. Dia tak menampik adanya pengecekan komposisi tanah atau soil test.
Namun, menurut Rini, masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak Angkatan Udara.
“Nah, itu ada dua area, yang satu memang dipakai oleh AU, yang satu warga. Tapi, itu sebenarnya area AU. Jadi, timnya yang soil test, pikir ini tempat warga, sehingga enggak usah dapat izin karena itu bagian dari warga. Itu kesalahannya,” kata Rini Soemarno di Kompleks Kepresidenan, Kamis petang, 28 April 2016.
Selanjutnya...Ekses Buruk?
Ekses Buruk?
Proyek prestisius kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggandeng China itu lalu dikhawatirkan tak menguntungkan masyarakat Indonesia. Benar adanya, proyek transportasi ini sebagian besar memang ditalangi oleh China.
Sebanyak 75 persen atau setara US$4,125 miliar didapatkan melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB). Belum lagi dana dari China Railway International (CRI). Jadi, sekitar 85 persen dari US$5,5 miliar atau setara Rp75,9 triliun biaya proyek dikucurkan dari China.
