Proyek Senyap Pekerja China di Halim Perdanakusuma
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Sayangnya, satu dekade belakangan, setelah krisis pada 2007, ekonomi China, negara industri terbesar itu, melambat. Tak ayal, banyak investor asing di sana mengencangkan ikat pinggang dan melakukan pemutusan hubungan kerja.
Sejak tahun lalu, arus protes di sejumlah wilayah industri China banyak terjadi akibat derasnya gelombang PHK. Para pemodal mulai memilih penggunaan mesin untuk menekan biaya produksi.
Meskipun demikian, China seakan tetap “dermawan” menjadi mitra pengucur dana bagi sejumlah negara yang dianggap cukup strategis. Termasuk untuk Indonesia, negara potensi besar emerging economy.
Poyek kerja sama Indonesia dengan China kini makin jamak di Tanah Air. Di satu sisi pantas diapresiasi. Dari segi fisik, kasatmata hal tersebut akan terlihat sebagai kemajuan.
Namun, pemerintah haruslah peka menyadari keuntungan yang tak hanya ada di pihak sendiri. China dipastikan harus menerima faedah.
Setelah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diresmikan awal tahun ini, maka seharusnya pemerintah bisa mengetatkan pengawasan. Itu perlu dilakukan agar tak terjadi ekses-ekses negatif dari sebuah proyek investasi.
Masing-masing, baik Indonesia dan China memang harus mujur sebagaimana filosofi win-win solution dalam ikatan kerja sama. Namun “kue” investasi itu harus dinikmati sesuai porsinya.
Jika pemerintah membuka pintu lebar masuknya pendanaan asing, ekses yang tak diharapkan harus diantisipasi. Termasuk mendeteksi susupan tenaga kerja ilegal yang mencari nafkah di negara ini.
Sudah tugas negara menyediakan lahan penghidupan bagi rakyatnya. Atau minimal melindungi agar “lahan” itu tidak dicaplok secara diam-diam.