Menanti Hasil Paket Kebijakan Ekonomi XII

Perajin sepatu dan sandal di Malang, Jawa Timur
Sumber :

Bila ada keberatan terhadap hasil putusan, masih dapat melakukan banding. Namun, jumlah prosedurnya bertambah tiga prosedur, sehingga total menjadi 11 prosedur. Waktu penyelesaian banding ini maksimal 10 hari.

img_title Rencana Penghapusan IMB, Pemerintah Jangan Lupakan Hak Konsumen

Belum selesaikan masalah

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, paket-paket kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat, karena belum bisa menyentuh ke bawah.

img_title Revisi Aturan Lewat Omnibus Law, Bangun Properti Tak Perlu Tunggu IMB

"Kebijakan itu seharusnya bisa pada masyarakat ke bawah, tidak bisa membeli prodok dalam negeri, kalau bangkrut, ya PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga paket-paket kebijakan belum menyentuh," ujarnya di Nusantara III, Jumat 29 April 2016. Ia menambahkan, paket kebijakan itu juga belum memperbaiki penyakit yang ada.

"Ini ada kebijakan yang holistik, sehingga masyarakat bisa mengonsumsi kebijakan yang ada. Seluruh kebijakan pemerintah dari awal belum ada menyentuh permasalahan pokok baru pinggir-pinggirnya aja," ujarnya.

img_title Sofyan Djalil Akui Omnibus Law Bisa Jadi Jalan Cepat Hapus IMB

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah harus membuat kebijakan untuk daya beli dan mengonsumsi produk dalam negeri untuk kebijakan yang ada. 

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual menilai, pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui paket tersebut, melainkan juga memperbaiki penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap standar kelayakan investasi di dalam negeri.

HIngga kini, baru dua lembaga pemeringkat internasional yang baru memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Antara lain, Fitch Ratings Ltd dan Moody’s Investors Service. Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil kajian dari lembaga pemeringkat lainnya, Standard & Poor’s (S&P) yang dijadwalkan menyambangi Indonesia pada Juni 2016 mendatang.

“Sepertinya ujung-ujungnya itu perbaikan mindset para investor. Bagaimana sektor perizinan diperbaiki, sedangkan dari sisi fiskal itu sektor perpajakan,” kata David, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Senin 2 Mei 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

David berpandangan, jika status peringkat layak investasi sudah ditetapkan oleh ketiga lembaga pemeringkat internasional tersebut sudah ditetapkan, potensi dana yang masuk ke Indonesia pun semakin besar, seiring dengan persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin membaik.

Di sisi lain, pemerintah membutuhkan adanya investasi sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, seiring dengan ekspor barang tambang yang selama ini menjadi motor penggerak utama terpaksa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, lantaran harga komoditas yang terfulktuasi ke level terendah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut