Menanti Hasil Paket Kebijakan Ekonomi XII

Perajin sepatu dan sandal di Malang, Jawa Timur
Sumber :

“Harapannya itu, bagaimana menarik investasi secara besar-besaran. Jika ditambah dengan belanja yang terakselerasi dengan baik, pertumbuhan  akan terbantu,” kata dia.

img_title Bukti 12 Paket Ekonomi Jokowi Belum Efektif

Satu hal yang paling penting, adalah bagaimana impelementasi dari paket tersebut. Ia menilai, reformasi struktural yang selama ini memang memberikan angin segar bagi para investor. Namun,tanpa adanya implementasi, maka tentunya akan memengaruhi persepsi para investor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Reformasi ini ujung-ujungnya itu, bagaimana bisa menyerap tenaga kerja. Memang di paket sebelumnya ada implementasi yang belum terlihat. Namun, harus bisa diimplementasikan dengan baik,” tutur David.

img_title 2 Kebijakan Belum Terealisasi Pengaruhi Persepsi Investor

Sementara itu, Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani sangat mengapresiasi apa yang terangkum dalam paket kebijakan tersebut, di antaranya, pelaku usaha pemula maupun perizinan terkait pendirian bangunan.

"Intinya bagus. Pemerintah melakukan hal yang ketat untuk menunjukkan pada dunia bahwa birokrasinya lebih baik untuk mendukung kegiatan usaha," kata dia saat dihubungi oleh VIVA.co.id, Senin.

img_title Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi XII Jokowi

Dengan begitu, Hariyadi mengaku dengan adanya pemangkasan regulasi, perusahaan dapat memangkas biaya dan bisa dilarikan untuk kebutuhan lain dalam pengembangan bisnis. Bahkan, kata dia, pemangkasan regulasi itu dapat disarankan dengan cepat. "Jadi, rasanya bisa cepat. Izin yang tadinya double jadi satu," kata dia.

Meskipun demikian, Hariyadi mengaku perizinan terkait IMB di daerah masih terbilang rumit. Sebab, meskipun ada pemangkasan regulasi dalam percepatan pembangunan bisnis di pusat, belum tentu aturan pemerintah daerah  mengimplementasikan kemudahan tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Memang pemda banyak aturan yang mereka bikin sendiri, jadi susah tuh, banyak banget. Yang di pusat, kebijakan kemarin bagus banget. Kecuali, yang terkait kebijakan IMB, karena kebijakan itu ada di pemda, sehingga cukup menyulitkan," ujarnya.

Hariyadi berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling kompak dalam membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan begitu, para investor dapat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, yang akan berimbas pada pendapatan negara. "Yang masih berat itu di IMB. Enggak ada jaminan pemdanya itu serius bisa cepat," tutur Haryadi. (asp)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil (batik biru, berkacamata).

Rencana Penghapusan IMB, Pemerintah Jangan Lupakan Hak Konsumen

Dihapusnya IMB bagian dari revisi 74 UU penghambat investasi.

img_title
VIVA.co.id
28 September 2019
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut