- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, kemarin, Kamis, 5 Mei 2016. Dalam sambutannya, Wapres mengkritisi kinerja pemerintah daerah, yang dianggap belum maksimal dalam pekerjaannya.
Hal itu, lantaran pertumbuhan ekonomi daerah masih kecil. Terbukti dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2016, hanya sebesar 4,92 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tidak sesuai dengan dana yang digelontorkan pemerintah. Sebab, transfer dana ke daerah saat ini naik 350 persen, jika dibandingkan 2006.
Namun, peningkatan besaran dana desa, ternyata belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan perekonomian di daerah.
"Saya ingin sampaikan dalam waktu 10 tahun, transfer pusat ke daerah naik 350 persen. 2006 sebesar Rp220 triliun, tahun ini Rp770 triliun. Tetapi, transfer dana ke daerah, pertumbuhan ekonominya kita tidak setara jumlah anggaran itu. Anggaran pembangunan naik empat kali, tetapi mencapai pertumbuhan tidak sebesar itu," tuturnya.
Wapres menyebut, banyak hal yang membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tidak sesuai yang diharapkan. Salah satunya inflasi, utang yang harus dibayar, serta ongkos pemerintahan yang tinggi.
Karena itu, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Salah satunya, dengan tidak menambah pegawai dan menambah kantor baru dalam bentuk apapun.
"Saya minta daerah efisien dalam pemerintahan, maka pertumbuhan kesejahteraan akan naik. Suatu pertumbuhan daerah bukan dilihat dari kantor bupati yang megah, mobil mewah. Tetapi, ditandai dengan kurangnya kemiskinan, kurangnya pengangguran, dan naiknya penghasilan masyarakat," ujarnya.
Lakukan inovasi
Tak hanya itu, Wapres Jusuf Kalla juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan produktivitasnya melalui kebijakan otonomi daerah. Hal itu bisa menjadi modal pemerintah daerah menghadapi persaingan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun, perlu dimaksimalkan oleh pemda dalam menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Saya minta pemerintah daerah lebih efisien dalam pemerintahan dan berinovasi," ujarnya.
Wapres mengarahkan, inovasi yang harus ditingkatkan masing-masing daerah, harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah setempat.
Sebab, tidak semua daerah harus mengembangkan pertanian, namun masih ada sektor lain yang perlu ditingkatkan, seperti bidang manufaktur.
Dia menuturkan, selama ini pemerintah terus mendorong mengurangi kemiskinan. Menurutnya, sektor pertanian dan penciptaan industri manufaktur bisa menjadi salah satu cara efektif. Dua sektor itu, dikatakannya, mampu menyerap tenaga cukup banyak.
"Saya sampaikan, hari ini penduduk akan terus pindah dari daerah ke kota. Tetapi, itu tergantung pada manufacturing dan pertanian. Apabila pertanian suatu daerah berhasil, maka timbul kemakmuran, kalau tidak, banyak petani masuk ke kota," tuturnya.
Selanjutnya, Belanja pegawai bisa 80 persen...
Khofifah Awasi Langsung Proyek Padat Karya Dana Desa di Lereng Lawu
Penyaluran dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat di Jawa Timur selesai. Kini tinggal pemanfaatannya
