Membatasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol
- Antara/ Fanny Octavianus
"Sekarang misalnya, apakah ini baik kalau dibiarkan terus. Pimpinan partai lama-lama makin tua, menua, kalau dia tidak ganti-ganti bagaimana," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Karena itu, kata Jimly, usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut. Alasannya, jika tidak hal itu bisa membuat kondisi suatu parpol tidak sehat.
"Karena dia (parpol) dipimpin oleh tokoh-tokoh yang itu saja. Sehingga boleh jadi kreatifitas internal itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokratisasi di dalam itu tidak berkembang," ujarnya menambahkan.
Jimly menuturkan bahwa parpol merupakan salah satu pilar demokrasi untuk membangun bangsa dan negara. Karenanya, masalah periodesasi ketua umum parpol penting untuk dibahas.
"Padahal dia (parpol) diharapkan sebagai instrumen demokrasi dalam membangun negara. Tapi kalau di dalam saja tidak demokratis bagaimana. Itu satu masalah yang penting," kata dia.
Muncul usulan agar masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dibatasi hanya untuk dua atau tiga periode kepengurusan saja. Usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, itu dinilai untuk membuat kondisi suatu parpol menjadi sehat.
Usul tersebut segera didukung oleh Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Siti mengaku sependapat dengan Jimly.
"Bagus, itu persyaratan partai modern. Partai modern itu partai yang benar-benar profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan persyaratan itu sebagai organisasi besar harus menjadi partai kader," ujar Siti di tempat yang sama.
Siti berpendapat, kaderisasi itu harus berjalan sedemikian rupa. Misalnya, melalui promosi-promosi kader yang tidak hanya di internal, tapi juga eksternal, seperti pejabat publik dan lainnya.
"Makanya di internal sendiri, parpol itu harus menjadi semacam showroom yang mampu mendemonstrasikan bahwa ini adalah rumah demokrasi," kata Siti.
Siti mengungkapkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia seorang ketua umum itu biasanya diasoasikan sebagai manajer sekaligus pemersatu partai. Karena itu, jika seorang ketua umum terlalu lama menjabat, Siti menilai tak bagus juga.
"Kalaupun cuma dua kali, tidak terus menerus begitu (bagus). Kalau untuk sosok yang bisa mempersatukan tadi jadikan saja ketua dewan pembina atau ketua dewan pertimbangan. Orang Indonesia itu butuh sosok pemerhati. Tidak ada masalah menurut saya," terang Siti.