Lompatan Besar Jenderal Tito Karnavian
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Keberhasilan ini membawa Tito menjadi Kepala Densus 88 Antiteror. Salah satu prestasi yang mencolok adalah menembak mati gembong teroris Noordin M. Top di Solo pada 17 September 2009.
Peraih Adhy Makayasa Akpol 1987 ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Kapolda Papua, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kapolda Metro Jaya. Sampai akhirnya pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 ini, dilantik Presiden menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 16 Maret 2016 lalu, dan menyandang bintang tiga di pundaknya.
Kontroversi Senioritas
Penunjukan Tito cukup mengejutkan banyak pihak. Sebab, namanya tidak masuk sebagai kandidat calon di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Dismaping itu, ada beberapa nama yang sebelumnya lebih santer menjadi bakal calon Kapolri. Diantaranya, Wakil Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan (Ak pol 1983) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Akpol 1984).
Lompatan angkatan ini bisa terjadi karena selama karirnya, Tito seringkali mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Tercatat kenaikan pangkat ini telah empat kali terjadi, mulai dari Komisaris Polisi ke AKBP pada 2001, kemudian pada 2005 dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi. Lalu di 2009 menjadi Brigadir Jenderal saat menjabat sebagai Kepala Densus 88 Antiteror, dan terakhir di 2011 menjadi Inspektur Jenderal saat menjadi Deputi di BNPT.
Kenaikan pangkat terakhir yang membuat Tito mengalami lompatan pangkat dan unggul diantara rekan satu angkatannya adalah, ketika Tito dilantik menjadi Kepala BNPT setelah merasakan sembilan bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sejak Juni 2015 hingga Maret 2016. Sebagai Kepala BNPT, Tito mendapatkan tambahan satu bintang menjadi Komisaris Jenderal.
Lompatan angkatan ini pun mendapatkan kritik dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurutnya dalam menggunakan hak prerogatif untuk menunjuk calon Kapolri, Presiden mestinya juga memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan anggota Polri sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
"Artinya, kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan, karena dia masih terlalu muda. Masih ada lima angkatan di atasnya. Dan pensiunnya masih sangat panjang, sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," kata Neta dalam keterangannya kepada VIVA.co.id. Rabu, 15 Juni 2016.
