Pemerintah Ikat Kencang Anggaran

Luky menambahkan, kondisi ini dipengaruhi dari turunnya harga komoditas, yang pada akhirnya memengaruhi porsi tambahan kepada kas keuangan negara dari sektor tersebut. 

Baca Juga

APBN hingga Agustus 2021 Defisit Rp383,2 Triliun

Rendahnya peneriman negara tersebut membuat defisit anggaran yang telah dipatok pemerintah sebesar 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), diperkirakan akan melebar menjadi 2,5 persen pada tahun ini. 

Hasilnya untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) atau obligasi mencapai Rp340,1 triliun. Jumlah tersebut sebesar 61,2 persen dari proyeksi APBN senilai Rp555,7 triliun.

Baca Juga

Defisit APBN Juli 2021 Naik Jadi Rp336,9 Triliun

Kencangkan ikat pinggang

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, pemerintah sulit untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Selain dengan penambahan utang, pemerintah akan melakukan langkah-langkah efisiensi, salah satunya mengurangi belanja yang dianggap tidak perlu. 

Baca Juga

Klaim Utang Terkendali, Defisit RAPBN 2022 Direncanakan Rp868 Triliun

"Otomatis pengeluarannya juga diturunkan, dan pengelolaan anggaran memang selalu begitu," jelas Jusuf Kalla, saat ditemui media di kantornya, Jumat 17 Juni 2016.

Pengeluaran yang dipangkas lanjut Wapres adalah yang non prioritas, seperti biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS), seminar-seminar, dan peninjauan. Selain itu, bila masih dirasa perlu pengurangan belanja juga bisa dilakukan pada belanja barang.

Sementara itu, untuk belanja seperti proyek-proyek infrastruktur, gaji pegawai dan jaminan kesehatan masyarakat pemerintah pastikan tidak akan ada pemotongan.

"Yang jelas, pada tahap pertama ini, pemerintah tidak akan kurangi belanja-belanja yang prioritas. Tetapi, bila masih dirasa perlu dan belum cukup, memang belanja barang, kemudian harus diturunkan atau dipotong," ujar JK.

Instruksi Jusuf Kalla tersebut direspons cepat oleh bendahara negara. Menteri Keuangan, Bambang Bambang Brodjonegoro menegaskan, apabila ternyata defisit anggaran semakin melebar, hal yang akan dilakukan adalah penghematan anggaran di seluruh instansi pemerintah. 

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menunda seluruh belanja pemerintah yang tidak bisa terakselerasi dan mengalami penundaan pelaksanaan. 

"Ya, kalau ada belanja yang di-delay (ditunda) yang delay, gitu aja," ujarnya, saat ditemui Kamis. 

Namun demikian, Kalla memastikan belanja pembangunan seperti proyek-proyek infrastruktur, gaji pegawai dan jaminan kesehatan masyarakat tidak akan dipotong oleh pemerintah. 

Halaman Selanjutnya

Jurus pemerintah