Prahara Teman Ahok
- Foe Peace
“Per minggu 140 KTP kami setor, kami dapat honor Rp500 ribu per minggu. Minggu kedua, setor 140 KTP dapat lagi Rp 500 ribu. Minggu ke-4 kalau 140 KTP kami dapat Rp500 ribu dan ditambah yang operasional Rp500 ribu. Jadi satu bulan kami dapat Rp2,5 juta,” kata Paulus lagi.
Menurut para mantan sukarelawan itu, dengan biaya upah setiap bulan, pembuatan poster, pencetakan formulir dan keperluan lainnya maka Teman Ahok pasti memiliki anggaran yang besar, hingga miliaran rupiah. Sayangnya mereka yang bergabung tidak mengetahui asal-muasal uang keperluan operasional tersebut.
Tak hanya itu, bekas sukarelawan yang mengaku masih cinta kepada Ahok tak sungkan menyingkap yang mereka anggap sebagai “borok” Teman Ahok. Dikatakan, pengumpulan KTP yang sekarang diklaim sudah lebih dari target yaitu 1.024.632 KTP diragukan validitasnya. Teman Ahok disebut hanya melakukan validasi secara random sehingga rentan adanya tindakan pemalsuan KTP. Bahkan kerap dilakukan barter data KTP antara relawan posko yang satu dengan lainnya untuk memenuhi target yang digariskan.
“Mereka (Teman Ahok) berbohong, kalau memang ada keuntungan di situ, seharusnya enggak usah bilang relawan,” kata Richard Sukono yang turut dalam konferensi pers tersebut.
Kecurangan menurut mereka tak jarang dilakukan oleh PJ di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun demikian, eks Teman Ahok ini mengaku ada kalanya saat dilakukan verifikasi KTP dilakukan, PJ yang melakukan barter KTP memang diberikan sanksi.
“Saya memang sudah habis kontrak tapi juga ini kegiatan salah, banyak palsunya karena ada pengumpulan KPT yang ditukar-tukar,” kata Richard.
Takut pada KPK
Memutuskan mundur dari Teman Ahok, para bekas relawan mengaku cemas tersangkut pidana korupsi. Pemicunya tak lain sejak berembusnya isu kucuran Rp30 miliar ke Teman Ahok yang dipertanyakan Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang dalam rapat Komisi III DPR bersama dengan pimpinan KPK pekan lalu. Kepada KPK, Junimart mengatakan memeroleh informasi bahwa komunitas pendukung Ahok disokong dana puluhan miliar oleh pengembang yang andil dalam reklamasi Teluk Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo pada saat itu bergeming. Dia mengatakan KPK sedang menelisik dugaan kucuran dana kepada pendukung Ahok. Surat perintah penyelidikan kasus itu bahkan segera diterbitkan.