Ahok dan Para Mafia Tanah Jakarta
- VIVA.co.id/ Dody Handoko
Seiring waktu berjalan, kasus ini terus menggelinding. Dugaan Ahok tentang adanya mafia tanah yang bersekutu dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan DKI, kian diperkuat dengan munculnya gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terkait status kepemilikan lahan.
Penggugatnya tak lain yakni Toeti Noezlar Soekarno. Dalam gugatannya, Toeti ingin agar nomor aset di pemerintah dihapus. Karena lahan itu sudah tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan DKI.
Dari gugatan itu, muncul satu kasus baru, Ahok menemukan adanya uang sebesar Rp200 miliar dalam pembelian lahan itu raib. Padahal uang sebanyak itu merupakan bagian dari total keseluruhan nilai APBD sebesar Rp648 miliar yang dianggarkan untuk pembelian lahan.
Uang itu, disebut raib. Karena, Dinas Perumahan sengaja tidak menyerahkan uang itu ke Toeti. "Ada duit Rp200 miliar yang enggak mereka terima. Karena penjual enggak terima, jadi uangnya ditahan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, keberadaan uang Rp200 miliar yang belum dibayarkan itu kini tengah ditelusuri. Ahok curiga, uang itu telah dibagi-bagikan oleh PNS yang mengurus pembelian lahan. "Berarti duit ini yang dibagi-bagi, harus dicari tahu," ujar Ahok.
Selanjutnya... Suap Halus Rp9,6 miliar untuk Ahok...
Suap Halus Rp9,6 Miliar untuk Ahok
Untuk memuluskan pembelian lahan yang terbukti bagian dari kekayaan Pemprov DKI Jakarta, Ahok mengaku, pernah ditawari uang hampir Rp10 miliar (9,6 miliar rupiah) oleh pejabat di Dinas Perumahan DKI.
Ahok mengatakan, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI, Ika Lestari Adji pernah melaporkan dan mengaku tidak mencicipi uang itu. Tapi, Ahok menganggap, apa yang dikatakan Ika kepadanya saat itu seperti cara seseorang yang tengah menawarkan uang komisi.
"Tapi dia (Ika) ngomong gitu lho. Mungkin ada ngomong gini ‘Ya mungkin bapak butuh atau apa?'. Saya bilang ini gila apa?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 29 Juni 2016.
Ahok mengatakan, hal itu menjadi salah satu penyebab dia sempat memberikan amanat dengan nada penuh amarah saat pelantikan pejabat besar-besaran perdana Pemerintah Provinsi DKI pada 8 Januari 2016.
