12 Bom di Thailand, Siapa Dalang?
- Reuters
Rancangan konstitusi itu, menurut militer, dibuat untuk mengatasi perpecahan politik yang telah terjadi selama lebih dari satu dekade di Thailand. Konstitusi baru ini juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan baru Thailand yang bersih dan bebas korupsi. Namun kelompok oposisi menganggap rancangan konstitusi itu justru menguatkan kekuasaan militer.
Junta militer Thailand, setelah melakukan kudeta pada 2014, dianggap berhasil meningkatkan stabilitas keamanan di kerajaan. Namun para Jenderal dianggap gagal meredakan ketegangan konflik yang terjadi di provinsi paling selatan Thailand. Konflik ini sebagian besar terjadi di wilayah mayoritas Muslim. Namun beberapa kekerasan kecil juga kerap terjadi di berbagai wilayah di Thailand.
Pesan Anti Referandum?
Direktur Institute Untuk Studi Keamanan dan Internasional dari Universitas Chulangkorn mengatakan cara pelaku memilih waktu sangat tepat. "Saya rasa waktunya memang tetap untuk mencari perhatian. Hari ini adalah peringatan ulang tahun ke-84 Ratu Sirikit. Lalu Minggu kemarin kami juga baru melakukan referendum. Jadi, sangat jelas buat saya, rangkaian bom yang terjadi sejak tadi malam dan hari ini sudah terkoordinasi," ujarnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 18 Agustus 2016.
Ia menduga aksi ini  ada hubungannya dengan politik domestik. Ada sesuatu yang harus dilakukan pada sentimen anti-rezim. Mereka yang anti-rezim ini ingin menyampaikan pesan bahwa mereka tak suka pada hasil referendum.
Sehari sebelum referendum, 10 ledakan juga terjadi di provinsi Narathiwat dan Yala. Namun tak ada korban akiba tledakan tersebut. "Bom itu menargetkan lampu jalan dan menyebabkan beberapa lokasi menjadi gelap dan mengganggu sistem komunikasi kami,"ujar Kepala Polisi Narathiwat, Mayor Jenderal Pattanawut Angkanawin seperti dikutip dari Bernama, Minggu, 7 Agustus 2016. Polisi menduga, rangkaian bom tersebut adalah respon atas referendum yang akan digelar pada Minggu, 7 Agustus 2016.
Penolakan atas referendum bukan hanya disampaikan kelompok mayoritas Muslim yang berada di wilayah-wilayah yang didominasi Muslim. Penolakan atas referendum sudah mulai dilakukan kelompok oposisi sejak isu tersebut digulirkan. Seluruh kelompok oposisi menentang rancangan undang-undang tersebut. Mereka berpendapat draft tersebut akan memberi kewenangan besar pada kekuatan militer dan melemahkan politik sipil.
