Drama Filipina dan Ancaman untuk PBB
- REUTERS/Lean Daval
Callamard juga menyoroti impunitas yang diberikan Duterte bagi mereka yang membantu menyerahkan pengedar narkoba dalam keadaan hidup atau mati. Apalagi Duterte juga mengizinkan siapa saja yang mengetahui adanya perdagangan narkoba disekitarnya untuk mengambil tindakan apa saja, termasuk membunuhnya. "Ini adalah surat ijin membunuh yang sangat efektif," ujar Callamard.
Sementara Dainius Puras, pelapor khusus PBB untuk urusan hak atas kesehatan juga meminta Duterte untuk tidak membunuh pengguna narkoba. "Soal ketergantungan narkoba, seharusnya diperlakukan sebagai masalah kesehatan masyarakat, dan sistem peradilan yang mendekriminalisasi konsumsi obat dan kepemilikan untuk penggunaan pribadi yang dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan hasil kesehatan," ujar Puras, seperti disampaikan melalui un.org, Jumat, 19 Agustus 2016.
Pernyataan dua ahli dari PBB inilah yang menyulut kemarahan Duterte. "Saya ingin ahli PBB datang ke sini dan menghitung kematian," ujarnya seperti dikutip dari USA Today, Minggu, 21 Agustus 2016.
Dalam kemarahannya Duterte menilai PBB tidak sopan. Ia lalu mengkritik respons PBB soal konflik Suriah. Mengutip gambar seorang anak Suriah yang penuh debu dan darah dalam mobil ambulans, lalu mengecam pembunuhan terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat.
Duterte menganggap PBB tidak adil dan tak sopan dengan pernyataan tersebut. Ia menganggap apa yang dilakukannya sekarang adalah untuk melindungi warganya dari pengaruh narkoba. "Jika anda tak sopan, lebih baik kami keluar. Mungkin kita (Filipina) harus memutuskan untuk memisahkan diri dari PBB," ujar Duterte dalam pidatonya di Manila.
Tak hanya mengancam keluar dari badan dunia tersebut, Duterte bahkan mengancam akan mengajak China dan beberapa negara di Afrika untuk membentuk organisasi dunia yang baru agar PBB tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. "Kalian (PBB) tidak pernah melakukan apa pun," kata Duterte seperti diberitakan oleh Sputnik, Minggu, 21 Agustus 2016.
Meski menerima laporan bahwa publik Filipina telah mengecam tindakan Duterte dan menuntut agar pihak berwenang mengambil sikap yang tegas dan jelas, namun kedua ahli menganggap itu semua belum cukup.
"Semua tindakan pembunuhan dan eksekusi ekstrajudisial harus dijelaskan dan dilakukan penyelidikan. Mereka meminta pihak berwenang Filipina untuk mengambil tindakan yang penting dan segera mungkin untuk melindungi seluruh warga Filipina dari kemungkinan menjadi target pembunuhan dan eksekusi ekstrajudisial," ujar Callamard.
