Kepala Daerah Masih Tak Kapok Terjerat Suap
- ANTARA/Nova Wahyudi
VIVA.co.id – Kepala daerah yang ditangkap karena kasus suap terjadi lagi. Peristiwa itu mengundang berbagai kecaman dan juga rasa prihatin. Masalahnya, sudah sering terjadi penangkapan serupa. Modusnya pun hampir sama. Kepala daerah minta anak buahnya mencarikan setoran dari pengusaha.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kecewa masih ada kepala daerah yang melakukan praktik tidak legal itu. Menurut Tjahjo, bukan sistem di pemerintahan yang memberi ruang bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Sebab, sistem di pemerintahan menurut Tjahjo juga sudah didesain transparan baik dari pusat hingga ke daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di Komisi Hukum Ruhut Sitompul mengecam tindakan kepala daerah minta suap tersebut. Dia mengusulkan hukuman mati, karena tidak adil jika korupsi sebagai kejahatan luar biasa, namun hukumannya lebih ringan daripada terorisme dan peredaran narkoba.
Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Minggu, 4 September 2016. Ironisnya, penangkapan terjadi saat Yan tengah menggelar syukuran hendak berangkat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Yan diduga telah menggunakan uang suap ijon proyek itu untuk berangkat haji bersama istrinya.
"Berdasarkan gelar perkara setelah melakukan operasi tangkap tangan, Minggu, 4 September 2016, di Banyuasin, KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup dan menetapkan YAF (Yon Anton Ferdian) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 5 September 2016.
Selain Anton, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Â Banyuasin, Umar Usman, Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, Darus Rustami, Kasie Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan kab Banyuasin, Sutaryo, dan satu orang pengepul bernama Kirman, serta Pemilik CV Putra Pratama, Zulfikar Muharam.
KPK menjerat Zulfikar selaku pemberi suap dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebegaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara lima orang lainnya yang diduga menerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 5 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
