Kejar-kejaran Target di Tax Amnesty

Pertama, yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Dalam mekanisme seperti ini, proses perubahan memang tidak akan berlangsung lama. Namun, opsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak pengajuan Perppu tersebut tetap terbuka.

Baca Juga

Mengukur Keberhasilan Kebijakan Tax Amnesty

Sementara itu, yang kedua, adalah melalui revisi undang-undang. Apabila pemerintah menggunakan opsi ini, maka tentu tidak membutuhkan waktu sebentar bagi pemerintah maupun parlemen dalam proses pembahasannya.

“(Tidak ada pembahasan untuk perpanjangan). UU tidak mengatakan itu. Sudah diperpanjang sampai 31 Maret 2017 (Masa berakhirnya periode tax amnesty sesuai UU Pengampunan Pajak),” kata Ken.

Baca Juga

Investasi Dana Repatriasi di Bursa Komoditi, Ini Caranya

Pemerintah memasang target deklarasi sebesar Rp4.000 triliun, sedangkan untuk tebusan ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp165 triliun. 

"Saya ditargetkan Rp165 triliun ini sangat berat, tetapi saya optimis tercapai. Saya deg-degan jumlah deklarasi saat ini baru sebesar Rp37 triliun, targetnya Rp4.000 triliun, masih kurang banyak," kata Ken.

Baca Juga

Ada Rp29 Triliun Dana Repatriasi Gagal Pulang Kampung

Pengusaha jangan manja

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 21 September 2016, mengatakan pemerintah jangan memberi kelonggaran kepada pengusaha. 

"Pengusaha ini sudah dikasih hati, kok minta jantung (terkait permintaan perpanjangan periode pertama). Ini pengusaha manja," katanya. 

Menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas terhadap Undang-undang Perpajakan yang sudah diberlakukan terkait dengan tax amnesty. 

"Ini soal penegakan hukum, pemerintah harus tegas jika ingin menegakkan hukum. Jangan sampai pemerintah mengalah dari pengusaha, apalagi ingin target tax amnesty tercapaikan," tutur Maftuchan. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebaiknya pemerintah memperpanjang periode pertama tax amnesty, karena sampai saat ini masih banyak pengusaha atau wajib pajak kelas kakap yang belum memahami keseluruhan mekanisme, serta aturan dari kebijakan tersebut.

"Saya kira, ini penting untuk diperpanjang. Karena kalau kita lihat, banyak wajib pajak yang belum mengerti dan butuh waktu, sehingga butuh perpanjangan dari periode pertama Tax Amnesty ini," ujar Yustinus, saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 21 September 2016.

Yustinus menilai, perpanjangan periode pertama tax amnesty ini harus dilakukan pemerintah demi memenuhi azas keadilan. 

Halaman Selanjutnya

Sebab, sejak kebijakan tersebut mulai dilaksanakan, sebagian waktu pemerintah sudah habis untuk melakukan sosialisasi, sementara masih banyak wajib pajak besar yang belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum terlalu memahami aturan tersebut.