Hoax, Tsunami Baru di Era Post-Truth

Warga membubuhkan cap tangan saat aksi "Kick Out Hoax" di Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Deklarasi itu pun dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 8 Januari 2016. Salah satu alasan deklarasi ini adalah bahwa informasi palsu atau hoax telah menyebabkan dampak buruk bagi orang Indonesia.

img_title Konten Lama Ramai Direpost, Polri: Biasakan Diri Tidak Langsung Percaya

"Banyak informasi hoax yang viral di media sosial, kemudian memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik. Hal ini berpotensi mengganggu keamanan nasional," kata Ketua Masyarakat Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menkominfo Rudiantara yang ikut hadir dalam deklarasi itu mengaku seiring dengan deklarasi tersebut, ke depan pihaknya akan memfokuskan penanganan segala hal yang berkaitan dengan hoax, lewat proses edukasi.

img_title Ramai Isu 'Rusuh Agustus Jilid II', IPR Ingatkan Warga Waspadai Provokasi Buzzer di Medsos

Menurut Rudiantara, pendidikan soal media sosial kepada masyarakat penting dilakukan untuk mengurangi maraknya informasi palsu di tingkat masyarakat yang bisa dikonsumsi.

"Kami akan lebih fokus kepada literasinya, bukan di hilir, bukan masalah blokir (situs hoax). Blokir itu (membuat) capek, tapi kita ke hulu. Istilahnya, kalau di hilir, kami menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau di hulu, bagaimana kami membuat orang sehat," kata Rudiantara.

img_title Selandia Baru Perketat Medsos: Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses TikTok, YouTube hingga X

Apa pun itu, di balik 'ketakutan hoax', kekhawatiran akan penanganannya juga menjadi pemikiran publik. Sebabnya, langkah penyaringan hoax tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi bumerang bagi publik untuk menyatakan pendapatnya.

"Mengawasi yang hoax tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat yang benar dan bertanggungjawab," sindir Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Maklum, dengan segala macam aturan dan kelembagaannya, pemerintah bukan tidak mungkin dengan mudahnya 'mencokok' siapa pun yang sejatinya hanya ingin mengeluarkan pendapatnya.

Belum lagi dengan anggapan, bahwa ke depan, bukan tidak mungkin justru pemerintah yang menyebarkan hoax. Dasarnya adalah pemerintah memiliki seluruh sumber informasi dan tentu saja bukan tidak mungkin menyulap fakta menjadi kabar hoax untuk publik.

"(akan) Ada distorsi informasi dari pemerintah," kata pengajar filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, ..lu tambah sendiri deh..

— Rocky Gerung (@rockygerung) 2 Januari 2017
Hoax itu bohong yg dibuat masuk akal. Tapi hanya efektif mempengaruhi massa bila anda menguasai media massa. Hanya penguasa yang mampu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut