- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id –Kementerian Badan Usaha Milik Negara mencopot jabatan Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang
Saham di kantor Kementerian BUMN, Jumat 3 Februari 2017.
Untuk mengisi kekosongan posisi puncak itu, Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Pertamina sepakat mengangkat Yenni Andayani sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina.
Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, mengungkapkan Yenni akan menjabat selama 30 hari, sementara Direktur Utama definitif akan ditetapkan. Penunjukan Yenni disebut berdasarkan senioritas yang ada di Pertamina.
"Penggantinya belum. Ini diberi waktu tiga puluh hari untuk mencari. Kalau search-nya di luar lingkungan Pertamina. Kami memberikan penilaian, Semoga enggak sampai 30 hari sudah ada pengangkatan yang baru. Plt nya, Yenni (diangkat) karena faktor senioritas dan lain-lain," kata Tanri di kantor Kementerian BUMN.
Perombakan pimpinan Pertamina itu dianggap sebagai penyegaran saja. Tanri mengungkapkan penyegaran perusahaan dilakukan untuk memperbaiki struktur organisasi yang ada di Pertamina. Sebagai perusahaaan besar yang multikompleks, lanjut dia, tidaklah mudah untuk bisa membuat manajemen perusahaan secara efektif.
"Kami harapkan tim ini bisa bekerja sama dengan tugas tugas yang sudah dicanangkan. Pertamina harus jadi world class energi company," kata Tanri. Selanjutnya jabatan Wadirut akan dihapuskan untuk keefektifan perusahaan.
"Ini karena kecocokan dari manusianya. Ini bukan sesuatu yang baru. Lebih baik memang, dicari talenta baru yang bisa bekerja sama dan solid di Pertamina," tutur dia.
Sebelumnya pada pagi hari sudah beredar rumor dua pimpinan di perusahaan minyak negara ini akan mencopot Dirut dan Wadirutnya. Perombakan direksi Pertamina ini ditengarai karena ada persoalan kepemimpinan yang akrab diistilahkan sebagai "matahari kembar". Sistem kepemimpinan dengan adanya wakil direktur utama membuat direksi lama saat akan mengambil keputusan.
Bahkan isu kepemipinan ganda saat ini santer menjadi isu yang hangat di tubuh PT Pertamina juga menjadi sorotan DPR RI.
"Kepemimpinan ganda di Pertamina, ini menurut kami perlu penanganan serius. Karena bagaimana pun, ini jadi tanggung jawab Pak Menteri (ESDM) di sektor ini. Kami melihat jangan sampai permasalahan ini mengganggu kinerja BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi dalam rapat dengan Menteri ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2017.
Ia menuturkan, dalam dualisme kepemimpinan ini seolah-olah ada 'dirut satu' dan 'dirut dua'. Ia mengaku khawatir sekaligus bingung, apakah pemerintah sudah mendalami hal ini dari sisi manajemen.
"Apakah ini sudah didalami? Hulu (migas) katanya ditanggung jawab Pak Dwi. Hilir di bawah Pak Bambang. Jadi menurut saya seperti dirut satu dirut dua," kata Mulyadi. Untuk itu, dalam konteks peningkatan kinerja di sektor ESDM, lanjut Mulyadi, apapun keputusan atau informasi dari Pertamina, itu dinilai DPR merupakan keputusan Pertamina.
"Tidak menurut kami, Pertamina versi A atau versi B. kami harapkan ke depan pemerintah segera menyelesaikan, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi," katanya.
Ganjaran Kementerian BUMN untuk Pelindo karena Bantu Promosikan UMKM
PT Pelindo memperoleh penghargaan sebagai BUMN Penyelenggara Bazar Terbaik dalam kategori 'Kreativitas Acara Terbaik' pada kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia.
