Lagu Lama Ancaman PHK Freeport

Adapun Ketua DPR RI, Setya Novanto, mendukung kebijakan pemerintah yang tegas menerapkan PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca Juga

Freeport Ditantang Cari Iklim Investasi Lebih Baik dari RI

Namun terkait dengan rencana PHK yang akan dilakukan PTFI, dia mengatakan itu adalah urusan internal Freeport.  "Itu kan internal Freeport. Pemerintah hanya mengkaji bahwa ada hal-hal yang memang kewajiban, yang mesti diselesaikan. Karena ini merupakan aturan dan juga sesuai undang-undang yang ada. Tentu kita harus dukung pemerintah," tutur Novanto. 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak mempermasalahkan langkah PTFI  yang akan memutuskan hubungan kerja seluruh karyawannya, lantaran tidak lama lagi kontrak Freeport akan berakhir.

Baca Juga

Freeport Didesak Transparan soal Pembayaran Pajak

"Enggak apa-apa, tenaga kerjanya banyak kan, bukan dari Papua saja. Dan pada 2021 itu waktu kontraknya sudah habis. Ini sama konsepnya dengan rumah kos. Kalau selesai 2021, selesai ya saya ambil, kalau mau perpanjang ada aturan main lagi," ujar Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, di kantor HIPMI Jakarta pada Senin, 20 Februari 2017.

Menurutnya, jika Freeport berniat untuk memperpanjang kontrak tentu harus ikuti aturan main Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana yang pernah pihaknya lalui pada 2012 terkait terbitnya PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terkait munculnya pelarangan ekspor ore/konsentrat.

Baca Juga

Freeport Keenakan Nikmati Fasilitas di Indonesia

"Pada 2012, ketika PP itu diterbitkan, kita tidak boleh ekspor ore, pengusaha HIPMI banyak yang hampir collaps. Saya termasuk yang hampir collaps karena leasing alat besar saya besar kala itu. Kalau Freeport mengancam PHK, biasa-biasa saja," ujar dia.

Ia mengatakan sebagai pelaku usaha, aturan negara di mana usaha berdiri adalah acuan. Sehingga, ia menegaskan jika Freeport ingin bertahan ikuti peraturan yang berlaku di pemerintahan.

"Kalau mau perpanjang ada aturan main lagi. Kalau mau perpanjang ada aturan main lagi. Nego lagi dong. Yang terpenting bagi kita harus ada keadilan untuk negara. Kalau UU itu dibuat untuk semua jenis usaha yang ada di Indonesia harus tanpa terkecuali (Freeport)." 

Lagu lama
 
Pengamat Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, mengatakan ancaman PTFI yang akan melakukan PHK terhadap 12 ribu pekerjanya dinilai sebagai lagu lama. Karena ancaman ini juga telah dilakukan Freeport pada 2014 lalu ketika pembangunan smelter-nya tak kunjung terealisasi. 

Halaman Selanjutnya

"Pengorbanan karyawan, itu lagu lama lah, kan dulu juga pernah tahun 2014, akhirnya kita (pemerintah) kasih waktu tiga tahun (untuk ekspor)," kata Redi di Jakarta, Selasa 21 Februari 2017.