Mobil Jokowi Mogok, SBY Kena Getahnya
- Setkab.go.id
"Kalau tanya Pak Presiden selalu bilang enggak usah, ngapain, enggak apa-apa. Tapi kalau urusan kayak begini enggak tahulah nanti. Tapi kalau saya melihat ada urgensi luar biasa untuk pembaruan ini," ujar Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.
Namun, setiap Pratikno berkonsultasi dengan Jokowi mengenai ini, selalu ditolak. Hanya saja pemerintah bisa menganggarkan pengadaan mobil dinas kepresidenan tanpa persetujuan Jokowi.
"Enggak harus disetujui Presiden, pengadaan biasa. Keputusan menteri saja selesai," kata mantan Rektor UGM itu.
Menurutnya, pengadaan mobil baru Presiden itu penting lantaran kondisi kendaraan yang ada saat ini sering bermasalah. "Sangat tidak layak. Sudah beberapa kali mogok. Di Banjarnegara pernah mogok. Di Kalimantan terus Ponorogo, Jawa Timur, kalau enggak salah. Jadi sudah ada urgensi," katanya.
Berikutnya... Hak Mantan Presiden
Hak Mantan Presiden
Polemik soal mobil Kepresidenan yang digunakan SBY sebenarnya adalah hal yang wajar. Menurut SBY, Pasal 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden RI disebutkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
"Dasar hukumnya sangat jelas. Karena itu, setelah tanggal 20 Oktober 2014, mobil yang sudah 7 tahun saya pakai diantar dan diserahkan ke rumah saya. Ini saya nilai tidak salah. Apalagi, sudah dijelaskan kalau mobil itu tetap milik negara, dan di bawah kendali Paspampres," kata SBY, melalui keterangan resminya, Selasa, 21 Maret 2017.
Meskipun mobil Kepresidenan itu disediakan oleh negara, tapi SBY mengklaim sangat jarang menggunakannya. SBY mengaku terakhir kali memakai mobil tersebut pada September 2016. "Waktu itu baru saya gunakan sekitar 20 menit, dan langsung rusak. Mobil itu kini berusia 10 tahun dan mudah sekali mengalami gangguan," katanya.
SBY sudah lama berencana mengembalikan mobil ke negara. Namun, rangkaian perbaikannya baru selesai minggu lalu. Oleh karena itu, ia menambahkan, tidak mungkin dirinya mengembalikan mobil dalam keadaan rusak.
"Dua hari yang lalu, Komandan Group D Paspampres sedang mengurus proses pengembaliannya. Karena itulah, saya sedih dengan pemberitaan media yang sangat menyudutkan saya. Seolah-olah saya membawa mobil yang bukan hak saya," kata SBY.
Â
Aturan mengenai pemberian fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden RI tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden RI. Secara spesifik, fasilitas mobil dari negara bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 8.
Â
"Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b.disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," bunyi Pasal 8 UU 7/1978.