Mobil Jokowi Mogok, SBY Kena Getahnya
- Setkab.go.id
Dalam bab penjelasan terkait Pasal 8 disebutkan bahwa pemberian rumah dan mobil Kepresidenan untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya.
Penjelasan Pasal 8 huruf b menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta pengemudinya.
"Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara," bunyi penjelasan Pasal 8 huruf b.
Selanjutnya... Dagelan Istana
Dagelan Istana
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menyayangkan polemik mobil Kepresidenan yang digunakan oleh SBY. Padahal, UU sudah jelas mengatur bahwa sebagai mantan Presiden, SBY berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah dan mobil. Situasi serupa pun akan diterima Jokowi bila tak lagi menjabat sebagai Presiden.
"Sekarang jika Jokowi mempermasalahkan, dan ingin mengambil kembali mobil tersebut, sama saja ia tidak taat Undang-undang," kata Margarito kepada VIVA.co.id, Rabu 22 Maret 2017.
Ia heran dengan polemik soal mobil negara yang digunakan SBY, karena hanya membuat kegaduhan politik. Terlebih kegaduhan itu justru episentrumnya ada di Istana.
"Apakah layak mantan Presiden diperlakukan seperti ini? Dalam politik memang wajar, tapi ya bermoral lah. Kalau SBY jadi lawan Anda, layani dengan cara berkelas," tegasnya.
Sementara itu, terkait insiden mogoknya mobil Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Margarito sulit menalar kenapa hal tersebut bisa terjadi. "Ini dagelan terbesar, tidak bisa dinalar dengan nalar apapun. Masa mobil presiden bisa mogok?" ujar Margarito.
Insiden mogoknya mobil Kepresidenan ini juga tak luput dari sorotan anggota dewan. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menilai pemerintah abai akan keselamatan Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas dan kewajiban kenegaraan.
"Ya concern-nya pada keamanan Presiden. Presiden itu dalam UU Keprotokoleran harus ada sistem yang baik. Di antara cara itu, kita atur keamanan Presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok berarti kendaraan itu enggak aman," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.