Pansus Angket KPK, Siapa yang Takut?
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Atas itulah, ia memastikan bila pansus ini menjadi pertanda buruk dari DPR bahwa lembaga ini tak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. "DPR sekali lagi melanggar kewenangan yang diberikan konstitusi," katanya.
Di sisi lain, Amien Rais, politikus PAN yang kini namanya ikut disebut kecipratan uang Rp600 juta dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan, malah menyebut bila pansus ini adalah langkah penting untuk membongkar 'kepalsuan' di tubuh KPK.
Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, ia cukup mengenal baik perjalanan KPK. Namun demikian, memang belum ada yang mau secara terbuka membongkar aib di belakang KPK.
"Saya pernah mengawasi 5 tahun. (Jadi) Bisa tahu permainannya (KPK)," ujar Amien di DPR.
Karena itu, Amien mengapresiasi penuh pembentukan pansus hak angket. Ia pun menaruh harapan besar ke lembaga sementara ini untuk bekerja serius.
FOTO: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
"Sekarang siap yang palsu, DPR atau KPK? Kalau yang palsu KPK nanti ambil langkah konstitusional. Tapi, kalau sampai DPR yang palsu biar nanti rakyat yang berikan hukuman," kata Amien.
Apa pun itu, dugaan kepentingan-kepentingan di balik ini memang tidak akan ada habisnya. Siap yang berdosa di balik perkara e-KTP memang mesti diungkap terang benderang.
Yang pasti, KPK sejak berdirinya memang telah teruji konsistensinya menggulung semua prakti korupsi di Indonesia. Tak peduli siapa pun, lembaga ini telah menjadi alat rakyat memukul tikus berdasi.
Sementara di sisi lain, DPR yang seharusnya menjadi rumah rakyat, fakta tak terbantahkannya adalah justru mengeruk uang yang seharusnya dijaga untuk rakyat.
Atas itu, mahfum kemudian publik menyuarakan pilihannya kepada KPK. Bak melindungi oase terakhir dari gerombolan hewan haus. KPK bagi publik layak dilindungi.
Namun perlu juga dipertimbangkan jika bicara kepentingan, maka fakta paling nyatanya adalah mayoritas pendukung hak angket KPK ini seluruhnya merupakan partai yang menyokong Presiden Joko Widodo, seperti Hanura, PAN, Golkar, PDIP, NasDem, PKB dan PPP.
Lantas siapakah yang kebakaran jenggot di keruhnya situasi ini?
Bareskrim Periksa Pihak yang Adukan Hak Angket DPRD ke Bupati Gowa, Bukti Video TikTok hingga YouTube Diserahkan
Bareskrim Polri mulai mendalami pengaduan masyarakat (dumas) terkait polemik hak angket DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Tanlerang.
