Menyoal Peta Baru Indonesia
- REUTERS/Beawiharta
"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.
Luhut tak menampik jika penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia mendapat protes dari China. Meski begitu, ia enggan menanggapi hal itu lebih jauh. "Ya, nanti kita lihat," ujarnya.
Selanjutnya, DPR mendukung>>>
DPR Mendukung
Sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi I yang membidangi masalah pertahanan pun memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah anggota Komisi I yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, atau yang akrab disapa Dave Laksono.
"Kalau saya lihatnya ini kita sih mendukung, karena ini untuk menunjukkan kedaulatan negara kita khususnya di wilayah natuna. Karena, China kan selalu pakai alasan namanya saja Laut China Selatan, berarti terus ini milik China. Padahal, kan itu milik kita semua," kata Dave kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Menurutnya, langkah itu untuk membuat message yang tegas bahwa Indonesia menolak hegemoni China dan agar negeri Tirai Bambu itu tidak mengambil wilayah tersebut.
"Itu adalah satu strong diplomatic message kepada pemerintah China. Itu sih adalah langkah yang baik. Ya bahwa ini adalah wilayah kita dan tidak boleh diklaim oleh pihak-pihak lain,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan adanya protes dari China, Dave tidak mempersoalkannya. Dia berpendapat tindakan itu sah-sah saja.
"Kalau protest, ya nanti kan China boleh-boleh saja protes. Mereka bisa minta ini sesuai nama awal (tetap LCS), tetapi kita kan juga bisa bilang ini wilayah kita dan kita berhak pakai nama apapun yang kita mau. Mereka kan enggak berhak mendikte kebijakan negara kita," lanjut putra dari politikus senior Golkar Agung Laksono tersebut.
Sedangkan untuk eksplorasi minyak bumi, Dave lagi-lagi memberikan dukungan. Dia menegaskan, sumber daya alam yang terkandung di perairan Natuna adalah milik Indonesia, sehingga menjadi hak negara ini untuk mengelolanya.
