Menyoal Peta Baru Indonesia
- REUTERS/Beawiharta
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, menilai keputusan pemerintah terkait peta baru itu merupakan keputusan kolektif, antar departemen. Dengan demikian, dalam putusan itu sudah pasti mempertimbangkan risiko protes dari Cina.
"Perubahan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Karena, sudah jadi kesepakatan dan ini dasarnya jelas untuk melindungi ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita ya, tentu harus diperjuangkan untuk bisa diterima di kawasan dan tingkat internasional," kata Hanafi kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Secara terus terang, anak dari politikus senior Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa keputusan pembuatan peta baru Indonesia, termasuk penyebutan nomenklatur atau nama baru itu satu nafas perjuangan dengan beberapa hak-hak Indonesia antara lain mengenai ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Menurutnya, langkah itu mestinya bisa diterima di Internasional.
"Artinya, keputusan apapun Indonesia terkait peta, ZEE, maupun juga geo politik yang lain menyangkut Indonesia menyangkut kepentingan nasional harus diperjuangkan, agar bisa diterima semuanya," katanya.
Menurutnya, langkah pemerintah itu tentu tidak berhenti di sana saja. Tetapi, akan ada langkah diplomatik lain yang pemerintah harus memperjuangkannya.
Hanafi menambahkan bahwa pemerintahan seharusnya sudah melibatkan semua kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan itu. Karena merekalah pihak yang selalu ditanya apabila ada protes dari negara lain seperti China.
"Itu kan (seberapa penting peta baru itu) sudah menjadi domain dua kementerian itu. Mestinya, semua proses itu sudah dilakukan di internal pemerintah jangan sampai terlewatkan salah satu saja. Kemudian, itu dianggap faith a commpli. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah di pemerintah itu sendiri. Kita tidak ingin itu," kata dia.
"Kalau sudah keputusan bersama bagaimana mempertahankan kepentingan nasional berupa kedaulatan wilayah NKRI untuk bisa diterima secara internasional. Tidak hanya satu pihak sendiri," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan protes dari China, dia berpendapat sebaiknya pemerintah mendengarkannya dulu. Seperti apa protes mereka.
Sementara itu, ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan perlunya peta baru tersebut. Pertama, untuk merefleksikan batas-batas maritim yang Indonesia telah sepakati dengan negara berbatasan seperti Singapura.
