Menyoal Peta Baru Indonesia
- REUTERS/Beawiharta
"Ya, kalau memang sudah resource-nya di negara kita, berarti itu ya milik kita, bukan milik negara lain, atau China. Yang dikhawatirkan itu kan misal resource-nya nyambung, jadi separuh di sana, separuh di wilayah kita. Atau, misalnya dia nge-drill dari wilayah sana, tetapi dia tancapkan penggaliannya panjang, sehingga harus diambil minyak di negara kita. Nah, itu harus menjadi bahan perhitungan juga, mana yang milik kita jatahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave mengusulkan, agar pembaruan peta itu juga diikuti dengan kebijakan menempatkan perwakilan. Apakah markas tentara, atau pos penjagaan pemerintah di perbatasan.
"Juga harus ada perhatian kepada masyarakat di sana. Supaya jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang banyak yang di wilayah ujung itu, mereka lebih merasa sebagai warga negara tetangga dibanding negara kita," tutur Dave.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi I yang lainnya, yaitu Bobby Adhityo Rizaldi. "Saya mendukung, karena memang RI berdaulat untuk menamakan wilayah teritorialnya," kata pria yang juga politikus dari Partai Golkar tersebut kepada Viva.co.id, Senin, 17 Juli 2017.
Berdasarkan yang dia ketahui, Laut Natuna Utara, sudah dari 2002 diubah. Alasannya, karena banyak proyek pengeboran migas di sana dengan nama Natuna, seperti North East Natuna, Natuna Utara, dan lain-lain.
"Dan, wilayah tersebut memang perlu diperbaharui dari peta lama tahun 1953. Jadi, ini sejalan dengan kesamaan landasan kontinen dan kolom air di atasnya. Filipina juga pernah melakukan perubahan nama seperti ini di Laut Filipina Barat, yang sempat dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag th 2016 oleh Tiongkok, yang akhirnya dimenangkan Filipina," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husein Mohi menuturkan bahwa sejak dulu partainya menyarankan dalam rapat-rapat di Komisi I, agar nama-nama tempat diindonesiakan, terutama di seluruh wilayah perbatasan.
"Syukurlah kalau pemerintah mau melakukannya untuk menegaskan wilayah kita baik darat maupun laut dan udara," kata Elnino.
Elnino mengemukakan, tempat yang dinamai dengan nama Indonesia hanyalah darat/laut yang merupakan wilayah negara ini. Sehingga, jika ada dispute perbatasan, lebih mudah untuk mengidentifikasi sampai di koordinat mana yang termasuk darat/laut Indonesia. "Karena, namanya berbeda," kata dia.
