Apartemen DPR, Buat Apa?
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
"Kalau ada apartemen, itu rumah dinas di Kalibata bagaimana? Apartemen kita belum butuh, tapi yang mendesak itu ruang kerja. Kapasitas anggota dewan sudah enggak cukup dengan gedung sekarang," ujar Wakil Ketua Fraksi PKB Daniel Johan kepada VIVA.co.id, Selasa, 15 Agustus 2017.
Kritikan lain datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keheranannya karena DPR kembali memulai dorongan fasilitas yang tak dinilai tak mendesak. Usulan pembangunan apartemen di lahan bekas Taman Ria Senayan dianggap janggal.
Mengacu pada 2009, anggaran negara sudah dipergunakan untuk membiayai renovasi 495 rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dikutip dari situs web resmi DPR, renovasi itu menghabiskan anggaran sebesar Rp355.544.100.000.
Pihak DPR disarankan agar tak mubazir dalam penggunaan keuangan negara. Renovasi yang dilakukan pada 2009 lalu di rumah dinas baiknya dimanfaatkan terlebih dulu.
"Jadi sebenarnya, semestinya dimanfaatkan dulu hasil dari rehabilitasi besar-besaran itu. Masih ingat, kan? Ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," kata JK di kantor Wakil Presiden, 15 Agustus 2017.
Selanjutnya...Miskin Prestasi
Miskin Prestasi
Usulan pembangunan apartemen dinilai layak ditolak. Selain kinerja yang belum terlihat, selama ini DPR lebih dipandang negatif ketimbang positif. Mulai rendahnya pencapaian legislasi hingga anggota dewan yang kerap tersangkut kasus hukum terutama korupsi.
Isu DPR perlu gedung baru sudah mencuat saat era kepemimpinan Marzuki Alie. Saat itu, kritikan dan hujatan habis membuat hanya sekedar wacana. Namun, pembangunan gedung baru berlanjut di era Setya Novanto dengan konsep rencana penataan kawasan parlemen.
Di era Novanto bahkan sempat muncul DPR menggelar sayembara desain arsitektur terkait 7 proyek yang masuk dalam konsep rencana penataan kawasan parlemen. Sayembara ini dibuat resmi Sekretariat Jenderal DPR yang bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta pada 2015 lalu. Kritikan pun datang bertubi-tubi termasuk kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang gencar mempromosikan sayembara tersebut.
Kali ini, isu pembangunan gedung baru DPR diselingi perlunya apartemen DPR. Pembangunan apartemen karena dalam penataan kawasan parlemen ada integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR
