Mengawal 51 Persen Saham Freeport

"Kami ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami. Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca Juga

Lowongan Kerja di PT Freeport untuk S1 dan D3, Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya!

Selanjutnya, Bersyukur atau Sedih

Bersyukur atau Sedih

Baca Juga

MIND ID Cetak Pertumbuhan Positif di 2023, Simak Rinciannya

Klaim keberhasilan pemerintah Jokowi dalam negosiasi dengan Freeport menuai tanggapan beberapa pihak. Salah satunya Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean. Dia mengaku bingung harus bersyukur atau sedih atas kabar dari pemerintah ini. 

Kepada VIVA.co.id, dia mengungkapkan alasannya. Dia bersyukur karena pemerintah setidaknya mengaku berhasil dalam negosiasi tersebut. Namun, sedih karena keberhasilan itu untuk siapa.  

Baca Juga

Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain

"Dan apakah sesungguhnya negosiasi itu layak disebut keberhasilan? Masih butuh pembuktian lebih jauh ke depan," ujarnya, Rabu 30 Agustus 2017. 

Baca juga: JK Minta Divestasi Freeport Sesuai Peraturan Pemerintah

Menurut dia, pemerintah terlalu sesumbar mengenai hal ini. Terlebih lagi belum jelas bagaimana skema divestasi saham dan dari mana uang yang akan digunakan pemerintah untuk membeli saham itu. 

Karena, Ferdinand menjelaskan, sejatinya pemerintah atau negara baru bisa berdaulat secara penuh terhadap tambang Freeport, jika divestasi tersebut 100 persen menggunakan dana APBN. Bukan dibeli swasta nasional, yang notabene mendapatkan pinjaman dari asing seperti China, misalnya.

Atau, dia melanjutkan, pura-pura diambil swasta nasional, yang ternyata ada Freeport di belakang perusahaan tersebut. "Itu sama saja lepas dari mulut buaya, masuk mulut harimau," ujarnya.

Bila mengikuti keadaan keuangan pemerintah saat ini, kecil kemungkinan APBN mampu membeli divestasi 51 persen saham. Berdasarkan harga pasar, nilai divestasi itu ditaksir sekitar US$8 miliar atau sekitar Rp100 triliun. 

Richard mengakui, Freeport tentu akan memberikan sisa dari 41,64 persen saham tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar. "Kami telah sepakat meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36 persen jadi 51 persen dari waktu ke waktu dengan cara yang memberi kompensasi pada nilai pasar wajar," tuturnya.

Kemampuan APBN untuk menggelontorkan anggaran tersebut diragukan. Apalagi, saat ini pemerintah sedang kesulitan dalam mencari dana untuk pembangunan infrastruktur. 

Ferdinand mencontohkan, untuk proyek Light Rail Transit (LRT) misalnya, pemerintah masih kesulitan untuk mendapatkan dana kekurangan proyek itu sebesar Rp5 triliun. Baca juga: Jadi IUPK, Izin Operasi Freeport Sampai 2041

Halaman Selanjutnya

Dia menjelaskan, saham 51 persen itu sesungguhnya dapat dimiliki pemerintah secara gratis. Caranya, dia menjabarkan, langkah pertama pemerintah harus menyatakan dengan tegas sejak saat ini bahwa kontrak Freeport Indonesia berakhir atau diakhiri serta tidak diperpanjang setelah berakhir pada 2021.