Mengawal 51 Persen Saham Freeport
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Dia menjelaskan, saham 51 persen itu sesungguhnya dapat dimiliki pemerintah secara gratis. Caranya, dia menjabarkan, langkah pertama pemerintah harus menyatakan dengan tegas sejak saat ini bahwa kontrak Freeport Indonesia berakhir atau diakhiri serta tidak diperpanjang setelah berakhir pada 2021.Â
"Dengan demikian, seluruh aset dan cadangan tambang Freeport kembali 100 persen ke Indonesia. Catat 100 persen, bukan cuma 51 persen, gratis dan tidak perlu bayar," katanya.Â
Apabila pemerintah tidak bisa mengelola sendiri, Ferdinand meminta untuk mengumumkan secara terbuka tender internasional guna pengelolaan bekas tambang Freeport. Dengan syarat membentuk perusahaan baru antara pemerintah RI dan operator dalam bentuk joint venture, di mana saham Indonesia 51 persen dan operator 49 persen.Â
"Artinya, Indonesia dapat saham gratis 51 persen. Tender ini kemudian mengikuti syarat-syarat pajak dan bagi hasil. Mudah bukan? Tidak perlu ruwet," ungkapnya.Â
Dia pun berharap pemerintah bijak mengenai masalah ini. Daripada membayar Rp100 triliun untuk membeli divestasi saham Freeport hanya mendapatkan dividen lebih dari Rp1 triliun per tahun, lebih baik dana itu ditempatkan di pasar uang dengan bunga 2 persen, atau untung Rp2 triliun per tahun.Â
PT Freeport Indonesia Ajukan Perpanjangan IUPK, Operasional Tambang Grasberg Ditargetkan Berlanjut Usai 2041
PT Freeport Indonesia baru saja mengajukan perpanjangan IUPK pada bulan Juni 2026 untuk memastikan kelanjutan operasional tambang Grasberg setelah 2041.
