Di Ambang Krisis Spanyol versus Katalunya Merdeka

VIVA.co.id – Referendum Katalunya masih membuat Spanyol, panas dingin. Di satu sisi, para anggota Parlemen dan aktor intelektual prokemerdekaan tak surut langkah melanjutkan pada deklarasi. Di sisi lain, pemerintah Spanyol tegas menyatakan kemerdekaan Katalunya tak akan terjadi. Aksi referendum dicap inkonstitusional.

Baca Juga

Semangat Kemerdekaan Indonesia Dapat Dirawat Lewat Seni hingga Kepedulian Sosial

Krisis Katalunya yang mengemuka sejak September 2017 menjadi krisis terburuk yang dialami Spanyol selama empat dekade terakhir. Bagaimana tidak, referendum di Katalunya pada 1 Oktober 2017 lalu menunjukkan hasil jajak pendapat bahwa 90 persen pemilih menyatakan setuju Katalunya berpisah dari Spanyol.

Meskipun sebagaimana dilansir Reuters, hanya 2,26 juta warga Katalunya yang ikut dalam jajak pendapat itu. Artinya sekitar 42,3 persen dari 5,34 juta warga Katalunya yang memiliki hak pilih.

Baca Juga

Daftar Sanksi FIFA untuk Pemain dan Ofisial Argentina Usai Keributan Final Piala Dunia 2026

Referendum tersebut terealisasi di tengah pro dan kontra para anggota Parlemen Daerah atau DPRD Katalunya yang juga sempat mengambil suara soal eksekusi jajak pendapat di Gedung Parlemen Barcelona.

Sebelumnya, ada 72 suara anggota yang setuju diadakan referendum yang beroposisi dengan 52 suara di Parlemen Katalunya. Para anggota Parlemen Katalunya yang menolak adanya referendum saat itu memilih walk out karena tak ingin ada separasi dari Madrid.

Baca Juga

Indonesia Takluk 0-3 dari O Parrulo, David Novoa jadi Mimpi Buruk Timnas Futsal

Pemimpin wilayah Katalunya yang juga kerap disebut sebagai Presiden Katalunya, Carles Puigdemont  menjadi sosok yang menjadi motor digaungkannya kembali wacana pemisahan diri ini. Usai adanya referendum pada awal Oktober 2017, Carles Puigdemont mengatakan bahwa Katalunya akan segera mendeklarasikan kemerdekaan pada Senin, 9 Oktober 2017. Meskipun hal itu tampaknya belum terealisasi pascatekanan dari pemerintah Spanyol dan sejumlah pihak termasuk Uni Eropa dan otoritas bangsa-bangsa di sekitarnya.

Alhasil, Carles Puigdemont direncanakan akan berpidato soal hasil referendum itu pada Selasa malam, 10 Oktober 2017 waktu setempat. Selain Madrid, Wali Kota Barcelona juga membujuk Puigdemont agar tak jadi
menyatakan deklarasi. Publik Katalan dan Madrid karena itu tengah menanti pernyataan yang akan disampaikan tokoh Katalunya itu nantinya.
 
Dilansir BBC, Carles Puigdemont disebutkan mengalami banyak tekanan bahkan ancaman jika dia nekat menyatakan deklarasi kemerdekaan wilayah otonomi Spanyol tersebut. 

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy terang-terangan mengingatkan Katalunya tak akan bisa hidup tatkala Madrid akan memindahkan perusahaan-perusahaan utama yang berada di Barcelona. Bahkan beberapa perusahaan terkemuka disebutkan sudah memindahkan kantor dari Katalunya pascareferendum. Katalunya mulai ditekan secara ekonomi.

Halaman Selanjutnya

PM Rajoy juga menegaskan bahwa pemisahan diri Katalunya bertentangan dengan konstitusi negara itu. Rajoy mengingatkan, tak diperbolehkan satu pun dari wilayah Spanyol memisahkan diri. Selain itu dalam Pasal 155 diterakan wewenang pemerintah pusat untuk mengambil alih wilayah otonom jika dianggap ada gerakan yang mengancam persatuan negara.