Kapan E-KTP Kami Jadi?
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17
Blangko kosong
Antusiasme masyarakat untuk mengurus e-KTP di TMII disebabkan lamanya mereka harus menunggu untuk bisa mendapatkan kartu tersebut.
Seorang warga Pondok Gede, Santi, mengaku menunggu hampir satu tahun untuk bisa mendapatkan e-KTP.
“Datang ke kecamatan, dibilang blangko kosong. Tiga bulan berikutnya datang lagi, dibilang alat cetak ada di dukcapil. Begitu ke dukcapil, dibilang alatnya ada di kecamatan,” ungkap Santi kepada VIVA.co.id.
Ia akhirnya menempuh jalur tidak resmi, yakni membayar kenalannya di kelurahan sebesar Rp300 ribu untuk e-TKP dia dan suaminya. “Begitu bayar ke orang kelurahan, dua hari langsung jadi,” tuturnya.
Terkait hal itu, Zudan mengakui bahwa masih ada oknum yang memanfaatkan e-KTP untuk mengeruk keuntungan.
"Saya sempat melakukan sidak dengan menyamar ke Dinas kependudukan Cirebon dan Pangandaran. Petugas di sana mengatakan blangko habis. Saya panggil Kadisnya dan dia bilang ada," ungkapnya.
Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy , juga tidak menampik bahwa masih ada tindakan pungutan liar di beberapa loket pembuatan e-KTP.
"Kami langsung tanya (ke loket), blangkonya sudah habis dan tidak bisa. Ternyata, lewat calo dalam waktu kurang dari setengah jam sudah jadi," ujarnya.
Bagi Tjahjo, persoalan e-KTP saat ini bukan lagi soal blangko, melainkan data ganda. Ia mencatat, masih ada satu juta orang yang memiliki data ganda, mulai dari KTP hingga alamat berbeda-beda. "Itu yang bikin lama," kata dia.
Perekaman data e-KTP.
Tjahjo memiliki target untuk bisa menyelesaikan proses perekaman dan pencetakan e-KTP sebelum Pilkada 2018. Caranya adalah dengan aktif membuka stan di tempat umum.
"Kami juga akan buka loket di mal, sekolah, apa saja untuk menggunakan blangko dari pusat," jelasnya.
Tjahjo mengaku, kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian data kependudukan berbasis elektronik itu.
"Sebanyak 68 pejabat Kemendagri setahun setengah ini dipanggil KPK. Bolak-balik ke sana," ujar Tjahjo beberapa waktu lalu.
Kasus korupsi e-KTP mendapat sorotan dari masyarakat dan juga media, karena menyeret beberapa nama pejabat tinggi. Salah satunya Ketua DPR, Setya Novanto.
