Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua

Ilustrasi kelompok bersenjata yang bermarkas di Lanny Jaya, Papua.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Banjir Ambarita

Belum ditambah dengan keputusan Jokowi yang kemudian menambah pasukan militer di tanah Papua lewat pembentukan Komando Militer XVII/Kasuari di ibu kota Papua Barat, Manokwari.

img_title Anggota Polres Puncak Jaya Gugur Ditembak KKB Bumiwalo Telenggen

Kini, setidaknya 5.000 personel TNI pun disempaikan di markas anyar militer setelah Kodam XVII/Cendrawasih itu. Karena itu jua kini di Papua akhirnya menjadi 'sarang besar' bagi pasukan militer Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Seketika itu juga berembus kabar bahwa pendekatan militeristik Papua faktanya memang tak bisa dilepaskan meski Jokowi memolesnya lewat proyek infrastruktur yang tak sedikit.

img_title Permintaan Pj Gubernur Papua Tengah: Hentikan Kekerasan di Paniai

"Pemerintah pusat masih menilai Papua sebagai daerah operasi militer," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Natalius pernah mendapatkan laporan, di beberapa wilayah khususnya dataran tinggi Papua, kerap terjadi penyerangan yang dilakukan oleh aparat keamanan. "Dalihnya aksi balas," katanya.

img_title Aksi Teror KKB di Papua 2022 Turun, Korban TNI-Polri dan Warga Sipil Bertambah

Atas itu, ia mengingatkan agar pola pendekatan keamanan di Papua mesti diakhiri. Selain Papua bukan sebagai 'proyek perang' atau daerah operasi seperti yang pernah dialami Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Kelompok Teroris di Poso lewat Operasi Tinombala, penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lainnya.

Hal itu juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya tragedi kemanusiaan. "Presiden silih berganti, tapi pendekatan kemanan terhadap Papua tidak dirubah, selama itu tidak diubah, Papua tidak akan berubah," katanya.

Karena itu, muncul saran agar jumlah aparat keamanan di tanah Papua harus dikurangi. Sebab dengan itu juga, persepsi bahwa pendekatan keamanan atau militeristik dapat diminimalisir.

"Harus dikaji ulang, khususnya di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Seberapa besar tantangan di Papua sehingga membutuhkan kekuatan militer," ujar Direktur Amnesty International untuk Indonesia Usman Hamid, Selasa, 21 November 2017.

Eufemisme Kejahatan

Ilustrasi kelompok bersenjata di Papua.
Awal November 2017, setelah serangkaian aksi penembakan yang dilakukan kelompok OPM kepada warga sipil pendatang atau TNI-Polri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kodam XVII/Cendrawasih 'membocorkan' rencana operasi keamanan untuk wilayah Papua. Gagasannya, operasi ini akan dibuat seperti Poso saat perburuan kelompok teroris, Mujahidin Indonesia Barat, pimpinan Abu Wardah atau Santoso.

"Sama pola operasinya, nanti mungkin seperti di Sulawesi Tengah, di Poso. Akan seperti itu," ujar Panglima Daerah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal TNI George Eldanus Supit, Kamis, 2 November 2017.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut